Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar ada langkah-langkah luar biasa untuk menurunkan angka stunting di Indonesia hingga 14 persen di 2024. Jokowi pun meminta agar ada satu kementerian atau lembaga khusus mengkoordinasikan program percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Dalam hal ini, Jokowi menunjuk Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting. Sehingga, Jokowi dapat langsung meminta pertanggungjawaban kepada BKKBN terkait penanganan stunting.
Baca Juga
"Telah diputuskan bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Senin (25/1/2021).
Advertisement
Dia mengakui bahwa menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 bukanlah pekerjaan yang mudah. Setidaknya, pemerintah harus menurunkan angka stunting 2,7 persen setiap tahunnnya untuk mencapai target Jokowi.
"Karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar ada langkah-langkah yang luar biasa yang tidak biasa atau extraordinary," ucapnya.Â
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Fokuskan Anggaran
Muhadjir mengatakan Jokowi meminta untuk memfokuskan alokasi anggaran program penurunan stunting yang selama ini tersebar di lebih dari 20 kementerian/lembaga. Jokowi ingin agar anggaran stunting hanya difokuskan ke beberapa kementerian/lembaga terkait.
Menurut dia, kegiatan BKKBN nantinya akan didukung oleh kementerian-kementerian atau lembaga terkait yang memiliki perpanjangan tangan dengan pemerintah daerah. Jokowi ingin pemerintah daerah betul-betul serius menurunkan angka stunting.
"Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah provinsi kabupaten kota terutama yang angka stuntingnya masih tinggi betul memiliki kepedulian memiliki kesungguhan di dalam ikut serta menangani stunting ini," jelas Muhadjir.
Â
Advertisement