Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sosial (PKS), Sukamta mengkritik kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 di Tanah Air. Kritikan ini dilontarkan setelah melihat jumlah kasus positif yang telah tembus angka 1 juta orang, pada Selasa, 26 Januari 2021.
Sukamta menyebut situasi yang dihadapi Indonesia saat ini perlu perhatian ekstra semua pihak, khususnya pemerintah.
"Sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5 persen. Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis. Banyak ahli epidemiologi sampaikan analisa, situasi akan semakin berat dalam 2 hingga 5 bulan ke depan jika kedisplinan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik," kata Sukamta, Kamis (28/1/2021).
Advertisement
Sukamta menyebut pandemi Covid-19 yang semakin sulit dikendalikan ini merupakan buntut kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif.
Menurut dia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pernah dilakukan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tengah berjalan dinilai tak mampu membuat masyarakat semakin disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19.
"Pak Menkes Budi Gunadi sebut Indonesia enggak disiplin masyarakatnya. Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan jika masyarakat tak patuh protokol kesehatan, penerapan PPKM Jawa-Bali bakal diperpanjang. Pernyataan-pernyataan ini seakan menyalahkan masyarakat. Mestinya pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Jangan sampai gonta ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah," ucap Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Pemerintah Meminta Maaf
Sukamta memberi contoh sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menyatakan permintaan maafnya dan bertanggung jawab atas kematian akibat Covid-19 di Inggris yang menyentuh angka 100 ribu. Ia pun menyarankan pemerintah melakukan hal serupa.
"Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid-19 lebih banyak untuk menyatakan minta maaf. Untuk selanjutnya pemerintah harus lebih fokus dan bisa merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi. Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi," tandasnya.
Advertisement