Terbitkan Surat Edaran Larang ASN Terlibat Ormas Terlarang, Ini 7 Hal yang Diharamkan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengeluarkan surat edaran (SE) bersama yang melarang aparatur sipil negara (ASN) berafiliasi dan mendukung organisasi terlarang serta organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dicabut status badan hukumnya. Salah satunya, Front Pembela Islam (FPI).

Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam yang diterbitkan pada 30 Desember 2020 lalu. Surat edaran ini bentuk langkah tegas pemerintah untuk mencegah ASN dari paham radikalisme.

"SE Bersama ini ditujukan bagi ASN agar tetap menjunjung tinggi nilai dasar untuk wajib setia pada Pancasila, UUD 1945, pemerintahan yang sah serta menjaga fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa," demikian bunyi Surat Edaran Bersama tersebut seperti dikutip Liputan6.com dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (28/1/2021).

Pada SE Bersama ini juga disebutkan organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut status badan hukumnya, yakni, Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Kemudian, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: