HEADLINE: Jokowi Minta Karantina Terbatas RT-RW Tekan Kasus Covid-19, Penerapannya?

Sementara itu, Epidemiolog UI Pandu Riono menilai istilah karantina wilayah terbatas hingga lingkup RT-RW tidak termuat dalam Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Karena itu, Ia menekankan agar pemerintah tidak menggunakan istilah yang tidak memiliki dasar hukumnya.

"Di dalam undang-undang kita ada karantina kan cuma ada karantina wilayah dan PSBB. Saya kan sudah bilang, jangan gunakan istilah baru yang tidak ada dasar hukumnya. Sekarang mau diketatkan lebih keras dasar hukumnya apa?" kata Pandu saat dihubungi Jumat, (29/1/2021).

Pandu menerangkan bahwa PSBB dan karantina wilayah memiliki konsekuensi yang berbeda. Pada karantina wilayah itu membawa konsekuensi pemerintah memberikan makan pada semua wilayah yang tinggal di wilayah tersebut. Hal ini sebagai intervensi sebagaimana yang dilakukan di Wuhan, China, tempat asal kasus COVID-19 bermula.

Terkait karantina terbatas yang dimaksud Jokowi, Pandu mengaku belum mengetahui mekanismenya. Karena itu, ia akan menunggunya setelah kebijakan itu diterapkan.

"Mungkin ingin diketatkan lagi. Ada pembatasan supaya mengurangi interaksi sosial. Kita nunggu operasionalnya saja seperti apa," kata Pandu.

Untuk menekan kasus COVID-19 saat ini, Pandu menilai lebih tepat dengan menerapkan PSBB. Meski momen terbaik sebaiknya dilakukan pada Maret 2020 lalu.

"Tapi itu bisa kita lakukan karena kehilangan momen jadi harus ditambah dengan tes, lacak dan menjalankan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan)," kata Pandu.

Sebenarnya, lanjut dia, jika pemerintah menerapkan PSBB secara betul-betul pada awal adanya pandemi covid-19, penderitaan pandemi di Indonesia tidak terlalu berkepanjangan.

"Kalau di bulan Maret betul-betul melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang betul, yang serius, dua bulan atau tiga bulan, itu akan lebih longgar. Enggak berkepanjangan seperti sekarang. Lebih baik menderita benar tiga bulan seperti di Wuhan. Baru ketika ada orang asing masuk diketatkan di tes," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui karantina wilayah-RT/RW belum berjalan dengan baik di lapangan. Sebab itu pemerintah saat ini akan gencar kembali untuk melakukan hal tersebut untuk upaya strategi penanganan Covid-19.

"Itu kan merupakan perintah presiden sudah lama. Tapi di lapangan tidak jalan. Dulu dilakukan oleh Bu Risma dan Gugus Tugas Covidnya ketika Surabaya diamuk Covid. Sampai untuk tracking-testing-tracing (telusuri-uji-pilah) dibantu oleh BIN. Memang penyebaran Covid di Surabaya waktu itu bisa diredam," kata Muhadjir saat dikonfirmasi, Jumat (29/1/2021).

Dia menjelaskan nantinya pada karantina wilayah-RT-RW akan dilakukan lebih banyak peran RT dan RW sebagai informan bagi epidemologi. Serta membantu proses karantina di tingkat RT dan RW, hingga pelaksanaan isolasi mandiri.

"Kalau di level terendah ini tidak bisa ditangani baru dirujuk ke pusat isolasi dan pusat perawatan ringan. Adapun yang sedang dan berat langsung dirujuk ke Rumah Sakit," ungkap Muhadjir.

Dengan adanya karantina wilayah RT-RW, pemanfaatan hotel dan wisma untuk perawatan bisa jadi pilihan kedua jika RT dan RW hingga kelurahan tak mampu menanggulangi. Dia pun mengklaim hal itu akan memberikan dampak positif pada sektor ekonomi.

"Membuat pelaku bisnis di sektor perhotelan masih bisa sedikit bernafas. Pengelolaan suspek Covid pun jadi mudah, bisa langsung diangkut ke tempat-tempat itu . Hanya trade off-nya, strategi membendung penyebaran Covid mulai dari yang paling bawah seperti yang diperintahkan presiden kurang efektif. Upaya menciptakan RT,RW, dan kelurahan yang Tangguh Covid, tidak memenuhi target," beber Muhadjir.

Walaupun demikian, Muhadjir mengakui untuk mendorong RT hingga komunitas agar bekerja sama perlu dukungan biaya. Tetapi dia yakin, dengan gotong royong akan membuat pandemi di Indonesia berakhir.

"Memang untuk menggerakkan akar rumput, RT, RW, dan komunitas ini perlu dukungan pembiayaan. Tetapi saya percaya gotong royong sebagai Intisari dari pengamalan Pancasila masih hidup di dalam masyarakat Indonesia," ujar Muhadjir.

Pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, sejak 11-25 Januari 2021. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Keputusan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Sebelum PPKM, pemerintah memakai istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa PPKM bukanlah pelarangan kegiatan dan lockdown.

"Sekali lagi, kita bukan melakukan lockdown, kita hanya pembatasan, bukan pelarangan," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Youtube BNPB, Kamis (7/1/2021).

Adapun daerah-daerah yang menerapkan PPKM harus memenuhi empat parameter berikut:

1. Tingkat kematian pasien Covid-19 di atas rata-rata nasional atau 3 persen

2. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional yakni, 82 persen

3. Tingkat kasus aktif virus corona di daerah tersebut di bawah rata-rata nasional yakni atau sekitar 14 persen

4. Tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate) baik di ICU maupun ruang isolasi sudah di atas 70 persen

PSBB sendiri merupakan kebijakan tahun 2020 yang penerapannya dilakukan di sejumlah daerah. Sementara PPKM, kebijakan yang hanya akan diterapkan di beberapa daerah Jawa-Bali yang memenuhi empat parameter ditetapkan.

"Ini bukan seluruh Jawa dan Bali. Jadi bukan Jawa-Bali, tetapi penanganan secara mikro kabupaten/kota sesuai dengan kriteria tadi," ujar Airlangga.

Dia mengatakan kebijakan ini hanya membatasi kegiatan masyarakat, namun tidak dilarang. Airlangga menyebut sektor-sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, energi, keuangan, logistik, hingga menyangkut kebutuhan sehari-hari masih dapat beroperasi 100 persen.

"Sektor esensial dibuka 100 persen dengan pengaturan jam operasi dan penerapan protokol kesehatan," katanya.

Menurut dia, pembatasan kegiatan masyarakat Jawa-Bali diterapkan untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Pasalnya, libur panjang berpotensi membuat kasus Covid-19 naik hingga 30 persen.

Hingga masa PPKM berakhir pada 25 Januari 2021, angka kasus covid-19 belum menurun drastis. Angkanya masih berkisar 10 ribuan kasus. Data covid-19.go.id mencatat kasus baru positif covid-19 saat itu mencapai 9.994 orang. Sementara yang sembuh 10.678 orang dan meninggal mencapai 297 kasus.

Selain itu, hasil evaluasi PPKM menunjukkan masih banyak provinsi yang berada di zona merah Corona. Karena itu, pemerintah pun memperpanjang kebijakan PPKM hingga 8 Februari 2021 mendatang. PPKM tahap kedua ini dikuatkan dengan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

"Bapak Presiden meminta agar PPKM ini dilanjutkan dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 8 Februari," ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga dalam keterangan pers dari Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

PPKM jilid II ini diberlakukan di 7 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim, dan Bali. Selain itu juga diterapkan di 77 kabupaten/kota.

"Dan ini diatur dengan regulasi persyaratan yang ditetapkan dan hasil monitoringnya mengatakan bahwa beberapa daerah secara nasional ada 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi di 73 kabupaten/kota, 41 kabupaten/kota risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota risiko tinggi," tutur Airlangga.

Dengan perpanjangan PPKM hingga 8 Februari 2021, diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dalam menurunkan grafik kasus covid-19. Peran serta masyarakat dan semua elemen dalam menerapkan protokol kesehatan ketat menjadi senjata ampuh dalam memutus mata rantai wabah yang sudah hampir setahun ini merajalela.