Banyak Terpidana Korupsi Ajukan PK, KPK Harap MA Objektif

KPK mencatat sebanyak 65 terpidana korupsi mengajukan upaya PK pada 2020. Menurut KPK, hal menarik lainnya adalah ada yang tidak melewati upaya hukum biasa.

"Artinya setelah menerima putusan di pengadilan tingkat pertama lalu dieksekusi dan dalam beberapa bulan kemudian mengajukan PK," ujar Ali dalam diskusi virtual pada Jumat 22 Januari 2021.

KPK menilai putusan PK yang diterima Majelis PK ternyata menurunkan vonis (strachmacht) angka hukuman.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro, menyebut  tiga alasan pihaknya mengabulkan permohonan PK yang diajukan terpidana korupsi. 

"Pertama karena disparitas pemidanaan, kedua terpidana merupakan pelaku utama tetapi malah dihukum lebih ringan dan alasan ketiga adalah adalah perkembangan kondisi hukum," ujar  dalam diskusi virtual yang sama.

Sebagai informasi, sejumlah terpidana korupsi yang mendapat keringanan hukuman dari putusan PK antara lain adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tadinya dihukum selama 14 tahun dalam perkara suap Hambalang dipotong hukumannya menjadi 8 tahun penjara.

Kedua, adalah mantan Ketua DPD Irman Gusman dalam kasus korupsi impor gula mendapat korting hukuman dari 4,5 tahun menjadi 3 tahun dan langsung bebas.