AHY: Gerakan Kudeta Kursi Ketua Umum Demokrat Terendus Sejak Sebulan Lalu

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) — AHY saat silaturahmi dengan Paslon Pilkada Medan, Akhyar-Salman (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, telah menaruh curiga terkait gerakan pendongkelan paksa atau kudeta kursi ketua umum partai yang tengah dijabatnya. Pada awalnya, hal tersebut dinilai sebagai problem internal yang dapat diselesaikan tanpa diumbar.

"Kami mencium gerakan ini dari sebulan lalu, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil dan internal belaka, tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan yang masuk secara beruntun pada minggu lalu, maka kami melakukan penyelidikan mendalam," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat yang disiarkan secara daring, Senin (1/2/2021).

AHY menegaskan, tidak begitu saja percaya saat disebutkan nama tokoh yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Sebab, posisi yang sedang diembannya saat ini dan faktor latar belakangnya.

Namun demikian, ada lebih dari delapan orang yang mengatakan telah bertemu dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar langsung rencana terkait.

"Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambilalihan secara paksa kepemimpinan partai, kami tentu akan mempertahankan kedaulan dan kehormatan partai," tegas AHY.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Edhi Baskoro atau Ibas ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat oleh Agus Yudhoyono (AHY). Ibas saat ini juga menjabat ketua fraksi Demokrat di DPR RI.

2 dari 2 halaman

Penegasan Tak Rela Ada Pendongkelan

AHY pun yakin, langkahnya untuk membongkar informasi awal dimilikinya saat ini terhadap publik, dapat menjadi penegasan bahwa tidak ada satu pun pimpinan partai yang akan tinggal diam saat muncul gerakan inkonstitusi mendongkel kepemimpinannya.

"Kami yakin tak ada satu pun pemimpin partai yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusi oleh pihak mana pun. Ini adalah upaya mempertahankan itu, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan pranata hukum serta ihtiar politk," tandas AHY.

AHY pun membeberkan siapa saja para pelaku gerakan pendongkelan paksa atau pengkudeta kursi ketua umum Partai Demokrat. Menurutnya, dari kesaksian para kader diterimanya dalam berita acara pemeriksaan, ada dua golongan.

"Pertama, pelaku yang berasal dari kader partai dan kedua mereka yang berasal dari nonkader partai," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat yang disiarkan secara daring, Senin (1/2/2021).

Terhadap pelaku internal, AHY menyebut lima latar belakang sosok. Pertama, seorang kader Demokrat aktif, kedua, seorang kader yang sudah enam tahun tidak aktif, ketiga, satu orang mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan keempat adalah seorang mantan kader yang sudah keluar dari partai tiga tahun lalu.

"Sedangkan non kader, adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya ke Presiden Joko Widodo," tegas AHY.

AHY menegaskan akan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam menelisik kebenaran dugaan terkait kasus ini. Salah satunya dengan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi sebagai klarifikasi.