Liputan6.com, Jakarta: Anggota Panja Hambalang DPR RI Deddy Gumelar mengaku kecewa terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memundurkan agenda penyerahan data audit investigasi pada proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasonal (P3SON) Hambalang, Bogor. Proyek ini diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah.
BPK telah berjanji kepada DPR sebelumnya untuk memberikan data tersebut kepada DPR pada masa sidang terakhir sebelum reses yaitu Kamis (25/10). Tapi BPK memundurkan agenda tersebut sampai 31 Oktober.
"Kami, Panja (Hambalang) Komisi X agak kecewa juga, karena Pak Marzuki Alie sendiri juga mengatakan laporan ini seharusnya disampaikan pada hari ini. Tapi ternyata baru diserahkan pada tanggal 31 Oktober itu pun dalam kondisi 85 persen baru selesai," ungkap Deddy saat ditemui di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).
Lebih lanjut, Deddy yang merupakan politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, dari sisi kompetensi dan profesional, BPK tidak perlu diragukan lagi karena memiliki auditor-auditor profesional.
"Ini ada apa sih sebenarnya? Sudah waktunya (dikirimkan) ke Panja lalu delay lagi dalam penyerahan. Bahkan kemarin pun minta ke Pak Hadi Purnomo (Ketua BPK, red), kesimpulan-kesimpulannya pun tidak dikeluarkan," tuturnya.
"Kalau ini sudah diserahkan sebelum masa sidang paling tidak Panja bisa bahas dari sisi transfer uang walaupun bukan domain kita. Dengan adanya audit investigasi ini, setidaknya bisa mempercepat langkah KPK," kata Deddy. (YUS)
BPK telah berjanji kepada DPR sebelumnya untuk memberikan data tersebut kepada DPR pada masa sidang terakhir sebelum reses yaitu Kamis (25/10). Tapi BPK memundurkan agenda tersebut sampai 31 Oktober.
"Kami, Panja (Hambalang) Komisi X agak kecewa juga, karena Pak Marzuki Alie sendiri juga mengatakan laporan ini seharusnya disampaikan pada hari ini. Tapi ternyata baru diserahkan pada tanggal 31 Oktober itu pun dalam kondisi 85 persen baru selesai," ungkap Deddy saat ditemui di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).
Lebih lanjut, Deddy yang merupakan politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, dari sisi kompetensi dan profesional, BPK tidak perlu diragukan lagi karena memiliki auditor-auditor profesional.
"Ini ada apa sih sebenarnya? Sudah waktunya (dikirimkan) ke Panja lalu delay lagi dalam penyerahan. Bahkan kemarin pun minta ke Pak Hadi Purnomo (Ketua BPK, red), kesimpulan-kesimpulannya pun tidak dikeluarkan," tuturnya.
"Kalau ini sudah diserahkan sebelum masa sidang paling tidak Panja bisa bahas dari sisi transfer uang walaupun bukan domain kita. Dengan adanya audit investigasi ini, setidaknya bisa mempercepat langkah KPK," kata Deddy. (YUS)