KPK Sarankan Vaksinasi Covid-19 Mandiri Tunggu Program Gratis Rampung

Ribuan Tenaga Kesehatan Jalani Vaksinasi di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran — Petugas medis menunjukkan vaksin Coronavac yang akan disuntikan kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Vaksinasi kepada 2.630 tenaga kesehatan menjadi prioritas karena bersinggungan langsung dengan pasien. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta pemerintah menyelesaikan program vaksinasi Covid-19 gratis terlebih dahulu sebelum melakukan vaksinasi mandiri.

Saran tersebut diberikan KPK agar program vaksinasi Covid-19 gratis tak terganggu dengan vaksinasi mandiri.

"KPK telah menyarankan bahwa, jadi vaksin mandiri tetap diperlukan tapi timing-nya supaya tidak menggangu, timing-nya setelah vaksinasi yang gratis ini. Ini yang KPK sarankan," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Menurut Ghufron, vaksinasi mandiri penting untuk mempercepat tercapainya kekebalan terhadap virus Corona. Namun, vaksinasi mandiri seharusnya menjadi pelengkap dari program vaksinasi gratis. Untuk itu pelaksanaannya seharusnya tidak mengganggu program vaksinasi gratis.

"Untuk sementara waktu agar tidak mengganggu proses vaksinasi nasional yang bersifat gratis ini maka kemudian pengadaan vaksin mandiri yang bersifat komplementer, sedangkan yang gratis yang terprioritaskan," kata dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Joko Widodo mengatakan vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Tidak ada pengenaan biaya pada program vaksinasi.

2 dari 3 halaman

Bertemu Menkes hingga Bio Farma

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas pengawasan distribusi vaksin COVID-19 di Gedung KPK Jakarta pada 8 Januari 2021. (Dok Kementerian Kesehatan RI)

Ghufron mengatakan, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Bio Farma Honesti Basyir untuk membahas pengadaan vaksin.

Dalam pertemuan itu, Ghufron meminta pemerintah menetapkan kelompok prioritas yang mendapat vaksinasi, seperti tenaga kesehatan.

"KPK telah memberikan saran bagaimana penentuan subyek dan person-person prioritas orang tersebut, mengenai pendaftaran. Jadi publik pun tahu yang terdaftar bisa mengakses, ini pengawalan agar pengadaan vaksin efektif," kata Ghufron.

3 dari 3 halaman