Susul Jateng, Jabar dan Kaltim Ikut Terapkan Gerakan di Rumah Saja

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menjadi narasumber dengan TVRI secara live di rumah dinasnya, Kamis (4/2).

Liputan6.com, Semarang Gerakan di rumah saja mulai diterapkan di berbagai daerah. Setelah Provinsi Jawa Tengah mencanangkan Gerakan Jateng di Rumah Aja pada Sabtu dan Minggu (6 dan 7 Februari 2021), sekarang Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Timur juga menerapkan Gerakan di Rumah Saja. Atas kebijakan dua provinsi lain, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan apresiasinya sebagai upaya untuk menekan angka kasus positif Covid-19.

"Bagus ya. Artinya begini, ketika Presiden menyampaikan kok PPKM tidak optimal, mestinya kita memang melakukan improvisasi. Dan tentu akan sangat bagus kalau gerakan itu dilakukan di satu wilayah," katanya saat ditemui di rumah dinasnya, Jumat (5/2/2021).

Menurut Ganjar, keputusan yang diambil Gubernur Kalimantan Timur dan Jawa Barat sangat tepat mengingat keduanya memiliki daerah yang sangat luas.

"Tapi kan Kaltim juga luas, maka itu bagus. Keren itu, untuk menjaga warganya tetap di rumah saja. Dan saya juga baca Jabar ikut menerapkan, tentu ini semakin bagus," jelasnya.

Ganjar membayangkan apabila gerakan di Rumah Saja bisa dilakukan serentak minimal di seluruh Jawa-Bali, maka tentu dampaknya dalam pengurangan angka kasus positif Covid-19 akan semakin baik.

"Saya sangat hormat, dan ini saya yakin akan banyak membantu. Ya tentu ada banyak urusan teknis yang harus diselesaikan sebelum melaksanakan gerakan itu," jelasnya.

2 dari 3 halaman

Pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja

Disinggung terkait rencana pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja, Ganjar mengatakan sampai saat ini masih ada pro dan kontra. Di sejumlah wilayah di Jateng, kebijakan yang diambil juga tidak seragam, ada yang menutup total, ada yang masih membuka beberapa fasilitas publik.

"Dugaan saya ada beberapa yang ketat sekali, tapi ada beberapa yang agak longgar. Yang longgar itu saya minta operasi yustisinya diketatkan, agar bisa dilakukan perbaikan," tegasnya.

Memang lanjut Ganjar, Gerakan Jateng di Rumah Saja tidak bisa dilakukan seragam. Hal itu bukan karena tidak tegas seperti yang diharapkan sejumlah pihak, akan tetapi karena sebenarnya tujuan dari gerakan itu adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.

"Maka, di ujung PPKM kedua ini, ayo kita agak sedikit ketat, sedikit memberikan pengorbanan waktu, sedikit kita memberikan penghormatan pada pahlawan Covid-19 ini agar mereka bisa terbantu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sukses," jelasnya.

Ganjar terus memantau persiapan 35 Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja.

"Iya saya pantau terus. Sampai malam ini kawan-kawan Bupati/Wali Kota mulai memberikan laporan-laporannya," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Operasi Yustisi Serentak Kabupaten/Kota di Jateng

Seperti diberitakan sebelumnya, Gerakan Jateng di Rumah Saja itu akan digelar akhir pekan ini, tepatnya pada 6-7 Februari mendatang. Melalui Surat Edaran (SE) nomor 443.5/0001933 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap II di Jawa Tengah itu, Ganjar meminta seluruh masyarakat tetap di rumah dan tidak bepergian.

Kebijakan itu tidak berlaku bagi orang bergerak di sektor esensial. Diantaranya sektor kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.

Sejumlah daerah diminta melakukan penutupan sejumlah tempat publik, dengan kearifan lokal dan mengedepankan kondisi masing-masing. Diantaranya jalan, toko, mall, pasar, destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan serta kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan seperti pendidikan, event dan lain-lain. Selain itu, pada hari yang sama akan digelar operasi Yustisi secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Jateng oleh Satpol PP, TNI/Polri dan instansi terkait.

(*)