Pengamat: Revisi UU Pemilu Penting, Harus Ditata Baik

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dan DPR berencana menunda merevisi UU Pemilu, yang sebenarnya sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas.

Namun, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan seharusnya revisi UU Pemilu harus dilakukan dan penting. Karena banyak aspek yang harus diperbaiki.

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5

Dia mencontohkan, soal sistem Pemilu yang selama ini tidak omprehensif. Ditandai dengan mekanisme pencalonan, district magnitude (DM) atau besaran daerah pemilihan hingga electoral justice yang masih berantakan.

Selain itu, masih banyak pihak melayangkan gugatan terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, ini beberapa gambaran bahwa memang UU Pemilu perlu diperbaiki.

"Ini kan cerminan aktivitas-aktivitas (Pemilu) yang kita lakukan belum menyeluruh, masih tambal sulam, masih adanya kepentingan-kepentingan," kata Ferry dalam webinar, Minggu (7/2/2021).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: