Satpol PP DKI: Jumlah Pelanggar Prokes 11 Januari-6 Februari 2021 Sebanyak 54.388

Suasana Operasi Yustisi Protokol Covid-19 Saat PSBB Jakarta — Petugas gabungan Satpol PP, Dishub dan TNI Polri melakukan operasi yustisi protokol kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan warga di Lebek Bulus, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pemprov DKI memperketat kembali PSBB karena kasus Covid-19 mengalami peningkatan. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, sebanyak 54.388 pelanggar protokol kesehatan terhitung mulai 11 Januari 2021 sampai 6 Februari 2021.

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5

Satpol PP Kabupaten Bogor Akan Bongkar Kembali Bangunan Warpat di Kawasan Puncak
Bentuk Tim Prabu, Satpol PP Gandeng 1.000 Pelajar Jakarta Jadi Agen Ketertiban
VIDEO: Viral Rombongan 'Superhero' Kocar-Kacir Dikejar Aparat, Warganet: Avengers vs Satpol PP

Selain itu, pihaknya juga mendata sebanyak 1.643 unit restoran melanggar protokol kesehatan. Dan perkantoran sebanyak 1.181 unit.

Dia menegaskan, sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan bervariatif. Sebanyak 53.061 pelanggar dikenakan sanksi berupa kerja sosial, lalu ada 1.327 diberi denda. Adapun jumlah denda mencapai Rp 198.250.000

Untuk restoran, sebanyak 1.466 diberi teguran tertulis, 165 disegel sementara. dan 11 lainnya diminta membayar denda.

"Nilai denda yang didapat dari unit restoran secara keseluruhan Rp 12.000.000," kata Arifin dalam keterangan tertulis, Minggu (7/2/2021).

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Masa libur 2 minggu yang ditetapkan pemprov DKI bukannya dimanfaatkan belajar di rumah oleh para pelajar tetapi banyak diantara mereka yang bermain game di warug internet. Satpol PP jaktim merazia pelajar di warung internet.

2 dari 2 halaman

Perkantoran

Untuk perkantoran, Arifin menyebut 1.131 unit perusahaan diberikan teguran tertulis, 47 diminta tutup selama tiga hari, dan 3 lainnya diminta membayar denda.

"Kami terima denda dari perusahaan sebesar Rp 2.000.000," kata dia.