Ketua KPK Beberkan 8 Rambu Pencegahan Korupsi dalam Penanganan Covid-19

KPK Beberkan Pengembangan Kasus Proyek Jalan di Bengkalis — Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) menyampaikan keterangan terkait pengembangan kasus proyek jalan Bengkalis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Ada enam proyek jalan dengan nilai proyek sebesar Rp 2,5 triliun dan total kerugian negara sebesar Rp 475 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan delapan rambu pencegahan korupsi dalam penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19. Ini menjadi bagian dari program intervensi lembaga antirasuah kepada jajaran pemerintahan.

"Silakan melakukan program kegiatan apa saja, yang penting tidak melanggar rambu-rambu," tutur Firli dalam webinar Bersatu Melawan Covid-19 di akun Youtube Jaringan Media Siber Indonesia, Senin (8/2/2021).

Firli merinci, delapan rambu tersebut yang pertama adalah tidak melakukan persekongkolan kegiatan korupsi. Kedua, tidak menerima balasan atas anggaran program yang dikerjakan.

"Meski ada prestasinya tapi setelah dilakukan program itu ada uang yang kembali kepada pemberi program. Ini tak boleh dilakukan," jelas dia.

Ketiga, lanjutnya, tidak boleh ada unsur penyuapan untuk memperoleh atau usai menyelesaikan pekerjaan. Keempat, hindari unsur gratifikasi. Kemudian kelima, mengupayakan program tidak ada berbenturan kepentingan dan keenam, program tidak mengandung unsur kecurangan atau pun maladministrasi.

"Yang ketujuh tidak ada niat jahat untuk memanfaatkan kondisi darurat, kedelapan kami sampaikan jangan pernah ada pembiaran terhadap tindak pidana korupsi," kata Firli.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua KPK Firli Bahuri gelar konferensi pers Minggu (6/12) dini hari. Ia menjelaskan tentang penetapan tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Menteri Sosial Juliari Batubara ikut terjerat jadi tersangka.

2 dari 2 halaman

KPK Akan Profesional

Menurutnya, delapan rambu tersebut sudah disampaikan ke kementerian atau lembaga, serta unsur pemerintah daerah sebagai otoritas yang berwenang dalam penanganan Covid-19.

"Bila terjadi suatu tindak pidana tentu kami bekerja secara profesional, akuntabel, kepastian hukum, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," Firli menandaskan.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Rambu Pencegahan Korupsi
Penanganan Covid-19