Divonis 10 Tahun, Hakim Beberkan Pasal Berlapis yang Dilanggar Pinangki

FOTO: Jaksa Pinangki Sirna Malasari Divonis 10 Tahun Penjara — Terdakwa suap dan TPPU terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung untuk Djoko S Tjandra, Pinangki Sirna Malasari saat jeda sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2/2021). Pinangki divonis bersalah, dihukum 10 tahun penjara, denda Rp 600 juta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Terdakwa Pinangki Sirna Malasari alias Jaksa Pinangki telah dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun oleh majelis hakim dalam kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta pun membeberkan pasal berlapis yang dilanggar Jaksa Pinangki dalam skandal kasus Djoko Tjandra ini.

Pertama, Pinangki dinyatakan melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kedua, Pinangki juga melanggar Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor terkait pemufakatan jahat.

"Terdakwa juga melanggar pasal pencucian uang, yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan tindak pidana pencucian uang," kata ketua majelis hakim merinci tiga pasal berlapis tersebut saat membacakan vonis di PN Tipikor Jakarta, Senin (8/2/2021).

Selain melanggar pasal berlapis, hakim juga menilai sejumlah hal memberatkan yang dilakukan Pinangki. Sehingga hukuman dijatuhi lebih berat daripada tuntutan jaksa selama empat tahun penjara.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengaku tidak pernah menyebut nama Jaksa Agung dan mantan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali selama proses penyidikan dan penuntutan. Hal itu diungkapkannya melalui nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut um...

2 dari 2 halaman

Hal yang Memberatkan Pinangki

Pertama, Pinangki dinilai hakim melakukan penyangkalan dan menutupi keterlibatan pihak-pihak lain. "Terdakwa juga berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahannya," kata Hakim.

Kemudian, lanjut hakim, Pinangki sebagai penegak hukum dalam hal ini jaksa, tidak mendukung langkah negara memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Terdakwa menikmati hal tersebut (korupsinya)," Hakim menandasi.