Dorongan Jokowi Minta Kritik Keras dari Masyarakat Dianggap hanya Retorika

Presiden Jokowi Tinjau Lahan untuk Lambung Pangan Nasional — Presiden Joko Widodo didampingi Menhan Prabowo Subianto memberikan keterangan saat meninjau lahan yang akan dijadikan "Food Estate" atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). (Foto:Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dari tiga unsur, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), LBH Pers dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, terkait dorongan kritik keras dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan perbaikan pelayanan publik.

Menurut mereka, pernyataan tersebut retorik dan bertolak dengan kenyataan di lapangan.

"Menurut catatan, terdapat beberapa catatan mendasar bagi situasi kebebasan berekspresi dan pers di Indonesia saat ini," tulis pernyataan pers bersama tiga lembaga terkait diterima Liputan6.com, Seasa (9/2/2021).

Merinci contoh terkait, Surat Telegram Nomor ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 dari Kapolri terkait antisipasi kasus-kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks, juga kasus-kasus penghinaan kepada penguasa/Presiden/Pemerintah yang terjadi selama situasi pandemi Covid-19, adalah salah satunya. Kemudian, penangkapan peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi, Ravio Patra.

Selain itu, contoh lain adalah surat Kementerian Kesehatan RI tertanggal 3 Agustus 2020 perihal surat peringatan yang ditujukan kepada salah satu pengguna akun twitter yang memberikan kritik guna perbaikan dan pembenahan penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Bahkan di awal Januari 2021 terdapat somasi dari kuasa hukum salah satu Gubernur yang mengancam akan melaporkan setiap perbuatan yang menyudutkan kliennya ke Polisi dengan menggunakan pasal-pasal pidana dalam UU ITE terkait unggahan foto atau video yang berhubungan dengan bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan," ungkap koalisi masyarkat sipil ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjaga pertumbuhan investasi agar tak minus di atas 5 persen. Hal ini untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020.

2 dari 2 halaman

Revisi UU ITE

Berdasarkan survei yang dilakukan, sebanyak 35 dari 125 responden jurnalis atau setara 28%, mengungkapkan pernah mengalami penyensoran atas berita yang mereka buat. Teguran atau peringatan tidak resmi dari pihak pemerintah menjadi bentuk penyensoran yang paling banyak dialami oleh responden sebesar 25,7%.

"Dari sisi pelaku penyensoran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi pelaku penyensoran dengan melakukan penyensoran sebesar 17%. Sementara, berdasarkan laporan LBH Pers, sepanjang 2020 terdapat 10 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis, dimana 5 kasus menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan 3 kasus lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian," ungkap koalisi.

Melalui hasil survei tersebut, koalisi mendesak pemerintah dan DPR untuk serius mendorong rakyat untuk kritis, bukan hanya pernyataan kosong belakang. Caranya, harus melakukan evaluasi dan revisi atas UU ITE, terutama tindak pidana yang memiliki rumusan sangat “lentur” dan “karet” seperti Pasal 27 ayat (3) maupun 28 ayat (2) UU ITE.

"Selain itu harus juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum terkait penggunaan pasal-pasal yang justru membungkam kritik-kritik masyarakat sebagai ekspresi yang sah, serta mendorong perbaikan hukum acara pidana di Indonesia melalui pembaruan KUHAP/RKUHAP," koalisi memungkasi.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Kritik masyarakat

Muhammad Radityo Priyasmoro
Author
Luqman Rimadi
Editor

Dorongan Jokowi Minta Kritik Keras dari Masyarakat Dianggap hanya Retorika

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Revisi UU ITE

Jokowi

Kritik masyarakat

Marwan Ja'far Sebut Yaqut Terancam Dapat Rapor Merah: Sudah Tidak Layak Jadi Menag

Puan Maharani: Insya Allah Merapat ke Pemerintah, Sudah Komunikasi

Prabowo: Jika Saya Berada di Jalan yang Tidak Benar, Silakan Tinggalkan Saya

Wali Kota Helldy Berikan Apresiasi Kepada Puluhan Instansi, Perusahaan, dan Individu Terkait Kebakaran TPSA Bagendung

Siswi SMP Jadi Korban Dugaan Pencabulan Oknum Anggota DPRD Depok

Sebulan Lagi Purna Tugas, Jokowi: Maaf Jika Ada Kesalahan Selama 10 Tahun Memimpin

Penemuan Jasad dalam Kamar Indekos di Petukangan Jaksel Gegerkan Warga

Jokowi Minta Menhub Segera Ubah Status Bandara Nusantara dari VVIP Jadi Komersial

RI Raih 3 Rapor Biru Indeks Internasional, Masa Kepemimpinan Jokowi Dinilai Berhasil

Rumah Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Digeledah, KPK: Kasus Itu Baru Kita Tangani

Nawawi Ogah Umumkan Hasil Klarifikasi Kaesang soal Polemik Jet Pribadi di KPK

Hasil Carabao Cup: Manchester City Menang Tipis, Chelsea Pesta Gol ke Gawang Barrow

Nasib Dobel Apes Pembegal Ojol di Lampung, Kena Tembak dan Terancam 12 Tahun Penjara

5 Fakta Menarik ONE Friday Fights 81

Selvi Ananda Pakai Flat Shoes dari Brand Ternama, Warganet Sebut Dibelikan Teman

Mengenal Cosmic Vine, Kumpulan Galaksi Berusia 2 Miliar Tahun

Ridwan Kamil-Suswono Bakal Blusukan ke Tokoh hingga Fokus Jangkau Gen Z Saat Kampanye

Rajin Sholat Dhuha tapi Rezeki Masih Seret, Apa Penyebabnya?

Pernah ke Kuburan untuk Cari Sinyal, Kini Warga Desa di Kutai Kartanegara Nikmati 4G

Erling Haaland Bebas Sanksi usai Lempar Bola ke Kepala Bek Arsenal

Dapat Nomor Urut 1 Pilkada Sumut, Bobby-Surya Paparkan Program Bela Rakyat Kecil

MUA Kabur 10 Jam Sebelum Akad Nikah, Hanya Kabari Pengantin Lewat Voice Note

Kisah Tsauban, Sahabat yang Tak Bisa Makan karena Selalu Memikirkan Rasulullah

Ogah Komentari Peluang Masuk Wantimpres, Jokowi: Itu Urusan Pemerintahan Baru