KPK Buka Kemungkinan Usut King Maker Kasus Pinangki-Djoko Tjandra

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufon menyatakan pihaknya membuka kemungkinan ikut mengusut kasus dugaan suap terhadap Pinangki Sirna Malasari dalam skandal Djoko Soegiarto Tjandra.

Menurut Ghufron, pihaknya tak menutup kemungkinan menelisik adanya peran pihak lain yang belum diungkap Bareskrim Polri dan Kejagung dalam perkara tersebut. Termasuk mendalami soal sosok King Maker.

"Kalau ada dugaan-dugaan tindak pidana korupsi lain yang belum diungkapkan tentu kami sangat terbuka. Tapi tentu kami akan menunggu dari hasil putusan dulu sejauh mana kemungkinan itu," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

KPK sendiri diketahui telah menerbitkan surat perintah supervisi skandal Djoko Tjandra yang ditangani Bareksrim Polri dan Kejagung pada September 2020. KPK juga telah melakukan gelar perkara bersama Bareskrim Polri dan Kejagung.

Tak hanya itu, KPK juga sudah menerima dan menelaah berkas dokumen skandal Djoko Tjandra yang diterima dari Kejagung dan Bareskrim Polri serta laporan dari masyarakat.

Meski demikian, Ghufron belum mau mengungkap lebih jauh mengenai supervisi yang telah dilakukan pihaknya. Ghufron hanya memastikan pihaknya akan mengusut keterlibatan pihak lain sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Memungkinkan begitu sepanjang kemudian ada alat bukti yang mendukung," kata Ghufron.

Diberitakan sebelumnya, KPK didesak mengambil alih dan mengembangkan kasus suap, tindak pidana pencucian uang, dan pemufakatan jahat yang dilakukan Pinangki Sirna Malasari. KPK didesak untuk mengungkap sosok King Maker dalam kasus tersebut.

"Maka dari itu, pasca-vonis Pinangki, ICW mendesak agar KPK segera mengambil alih dan menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk mendalami pihak-pihak lain, terutama menemukan siapa sebenarnya 'King Maker' dalam lingkaran kejahatan Pinangki dan Djoko Tjandra," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (9/2/2021).

Selain ICW, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) juga mendesak hal serupa. Koordinator MAKI Boyamin Saiman berharap KPK mampu mengungkap sosok King Maker yang tak mampu diungkap Kejagung dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

"Dan sekarang tugasnya KPK untuk mengungkap semua peran pihak-pihak lain yang belum bisa terungkap oleh proses-proses penyidikan maupun proses di Pengadilan Tipikor," kata Boyamin Saiman.

Boyamin meminta lembaga antirasuah juga menelusuri istilah 'Bapakku' dan 'Bapakmu' sebagaimana yang sudah ia laporkan beberapa waktu lalu. Dia menyatakan siap menggugat KPK jika lembaga antirasuah tidak mencari peran pihak lain yang diduga terlibat dalam skandal Djoko Tjandra.

"Ini tugasnya KPK. Dan kalau nanti KPK ini tidak bergerak-bergerak, ya, terpaksa MAKI pasti akan menggugat KPK melalui jalur Praperadilan atas tidak dilanjutkannya proses-proses terkait kasus Djoko Tjandra terkait dengan pihak-pihak lain yang diduga terlibat," kata Boyamin.

"Kita tunggu sekitar 3 sampai 4 bulan ke depan. Kalau enggak ada perkembangan, kita gugat Praperadilan," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: