Ketua MPR Dukung DPN Indonesia Gelar Ujian Advokat Tahap II

dpn — Presiden DPN Indonesia Faizal Hafied bertemu Ketua MPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (10/2/2021). (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo mendukung Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia yang akan menggelar Ujian Profesi Advokat (UPA) tahap kedua. Rencananya, ujian akan digelar pada 27 Maret 2021.

"Selamat kepada DPN Indonesia yang akan menggelar ujian profesi advokat kedua. Selamat, maju terus pantang mundur," kata Bambang Soesatyo saat bertemu dengan Presiden DPN Indonesia, Faizal Hafied di Jakarta, Rabu 10 Februari 2021.

Mengenai UPA tahap kedua ini, Faizal menjelaskan, merupakan lanjutan dari ujian tahap pertama yang digelar secara daring pada 30 Januari 2021. Pendaftaran UPA daring pada periode kedua ini sudah dapat dilakukan sejak 6 Februari sampai 25 Maret 2021. Pendaftar dapat mengakses langsung laman www.dpnindonesia.or.id.

"Pelaksanaan ujian periode kedua ini akan lebih besar lagi karena akan didukung langsung oleh tokoh-tokoh hukum dan advokat top nasional Indonesia," kata Faizal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/2/2021).

Dia menjelaskan, UPA tahap pertama berlangsung sukses digelar secara daring. Dari 1.100 peserta yang mendaftar ujian, sebanyak 96 persen dinyatakan lulus.

"Mereka yang lulus, mulai bisa mendaftar untuk ikut verifikasi pelantikan dan penyumpahan sebagai advokat, pendaftaran dimulai sejak 6 Februari 2021," ujarnya.

Faizal menambahkan, pelantikan rencananya digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta pada Maret 2021. Selanjutnya, pelantikan serupa dilakukan di Jawa Barat, Banten, Jawa tengah, Jawa Timur, dan di seluruh Indonesia.

"Kami berharap mereka yang lulus menjadi advokat memiliki kemampuan beradaptasi selain memiliki kredibilitas dan integritas. Namun, bagi yang tidak lulus pada ujian sebelumnya, mereka dapat mengikuti ujian pada gelombang kedua pada 27 Maret 2021," ujarnya.

Menurut Faizal, advokat maupun organisasinya yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman akan ditinggalkan anggota dan kliennya.

"DPN Indonesia akan menjadi yang terdepan dalam mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, kami mempersiapkan diri sebaik-baiknya," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) memberlakukan PPKM (Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) secara mikro mulai tanggal 9 hingga 22 Februari 2021.

2 dari 2 halaman

Keniscayaan di Era Pandemi

Dia mencontohkan, sebelum pandemi Covid-19 yang mencuat di dunia sejak Desember 2019, pendidikan advokat dilakukan secara tatap wajah. Kini, di tengah pandemi, mereka melakukan pendidikan, ujian, bahkan mungkin pelantikan advokat secara daring.

"Ini adalah suatu keniscayaan, pada waktu mendatang kita akan lebih sering ketemu klien secara online, lalu menyampaikan permasalahan dan mengirim dokumen secara online, termasuk sidang secara online. Ini suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan," Faizal memungkasi.

DPN Indonesia dideklarasikan di Jakarta pada 30 November 2020 setelah mendapat pengesahan surat keputusan pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM.