Strategi Kementerian PPPA Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030

ilustrasi anak bermain/Photo by Leo Rivas on Unsplash

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berupaya mewujudkan Indonesia Layak Anak pada tahun 2030 mendatang. Beberapa strategi sudah dilakukan.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin mengatakan, hingga saat ini, totalnya ada 435 kabupaten/kota yang ikut menginisiasi Indonesia Layak Anak. Bahkan pada tahun 2019, 247 kabupaten/kota telah memperoleh award atau penghargaan kabupaten/kota layak anak.

“Pada tahun ini, Bu Menteri menekan MOU dengan Menteri Desa, kita akan memperkuat desa ramah perempuan dan peduli anak. Kami akan mengawal desa peduli anak sebagai pengembangan dan penguatan desa layak angka yang sudah kita rintis sebelumnya,” katanya dalam media gathering KemenPPPA, Kamis (11/2/2021).

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5

Selain bekerja sama dengan Kementerian Desa, KemenPPPA juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk menyediakan infrastruktur ramah anak. Sebab sebagian besar kasus kekerasan/kejahatan seksual terjadi karena banyak infrastruktur yang belum ramah anak.

“Kami juga melakukan penyiapan infrastruktur agar semua infrastruktur ramah anak. Banyak anak-anak kita yang mengalami kejahatan seksual, pedofil dan kekerasan di infrastruktur publik, karena belum ramah anak. Seperti di taman bermain,” ujarnya.

Lenny menjelaskan, dalam mewujudkan Indonesia layak anak 2030, Kemen PPPA sudah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan membuat pusat informasi sahabat anak. Sehingga, anak-anak bisa memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan bahasa yang mudah dipahami.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wedding Organizer Aisha Weddings dilaporkan oleh KPAI ke polisi karena diduga melanggar UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan, karena mempromosikan nikah di bawah umur.

2 dari 2 halaman

Sekolah Ramah Anak

Selain itu, KemenPPPA juga sudah mendirikan 45 ribu lebih satuan pendidikan ramah anak. Seperti sekolah ramah anak atau madrasah ramah anak. Secara bertahap, KemenPPPA sedang menginisiasikan lingkungan ramah anak di luar satuan pendidikan, seperti di keluarga, lingkungan sekitar rumah, serta lingkungan tempat ibadah.

“Kita juga bekerjasama dengan lembaga keagamaan dan dewan masjid untuk mengembangkan masjid ramah anak, gereja ramah anak, dan pura ramah anak. Kita akan melanjutkan untuk agama-agama yang lain,” terangnya.

Bukan hanya di bidang pendidikan dan sosial saja, di bidang kesehatan, KemenPPPA pun telah berupaya mewujudkan instansi kesehatan yang ramah anak. Di tahun 2020, tercatat sudah ada 2.000 puskesmas ramah anak. Di tahun 2021 ini, Lenny menerangkan, KemenPPPA akan bekerjasama dengan Kemenkes untuk menginisiasi rumah sakit ramah anak.

Reporter : Rifa Yusya Adilah

Sumber: Merdeka