Komnas HAM: Ada Masalah di Papua, Bagaimana Mungkin Pasukan TNI-Polri Dipulangkan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik menyampaikan pihaknya tidak setuju bila terdapat pihak-pihak yang mencoba melemahkan kekuatan TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Termasuk penarikan personil yang bertugas di Papua.

"Kami berharap sekali bapak ibu, dari TNI dan Polri di berbagai kesempatan pidato dan seminar saya katakan negeri kita terus menghadapi perkembangan demokrasi dalam perkembangannya ada dinamika yang luar biasa kadang-kadang gonjang ganjing, istilah saya biasa sebut turbulence," kata Ahmad saat pidato dalam agenda Rapim TNI-Polri 2021, yang ditayangkan melalui chanel Youtube Tribrata Humas Polri, Senin (15/2/2021).

Pasalnya, Ahmad menyampaikan jika TNI-Polri sebetulnya bisa menjadi penjaga prinsip-prinsip demokrasi sepanjang norma HAM tetap dipegang. Bahkan, ia menyinggung soal usulan penarikan personil dari Papua yang tidak disetujui oleh pihaknya, karena dinilai melemahkan dua insitusi tersebut.

"Kalau tidak, bahaya pak, makanya kalau ada orang yang meminta supaya dilemahkan. Komnas HAM tidak pernah setuju. Termasuk soal pemulangan pasukan dari Papua, bagaimana mungkin dipulangkan orang ada masalah di sana," ujarnya.

"Karena yang kita ingin kan adalah di sana disiplin dan operasi dijalankan, jadi pengurangan dan lain-lain menurut saya suatu yang tidak masuk akal," tambahnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Tembagapura, Papua, semakin meresahkan. Bahkan warga setempat telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cendrawasih memberikan motivasi pada satgas yang berjaga.

2 dari 2 halaman

Negara Berdaulat

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang berdaulat sehingga jika terdapat kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu kedaulatan negara, hal itu merupakan tugas TNI-Polri menyelesaikan ganguan tersebut sesuai asas hak asasi manusia.

"Karena kita negara yang berdaulat tentu kalau ada kelompok tertentu bersenjata apalagi, melakukan tindakan-tindakan melawan hukum mengganggu masyarakat, stabilitas politik, tentu itu kewajiban TNI- Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur. Tentu sesuai dengan standar dengan hak asasi manusia. Karena kami dari Komnas HAM akan menekankan hal itu," tegasnya.

Oleh sebab itu, Ahmad menegaskan sebagai salah satu institusi yang melindungi HAM, TNI-Polri harus diperkuat. Karena banyak masyarakat yang mendapatkan serangan, seperti halnya aksi penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

"Jadi salah satu pelindung HAM itu TNI Polri, kalau TNI-Polri tidak mengambil peran. Tentu masyarakat kita akan mengalami berbagai tindakan persekusi kekerasan dan lain-lain," imbuhnya.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com