Dituntut 3 Tahun Penjara, Jaksa Beberkan Alasan Memberatkan Napoleon Bonaparte

FOTO: Sidang Napoleon Bonaparte Simak Keterangan Terdakwa — Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen (Pol) Napoleon Bonaparte (kanan) bersama kuasa hukumnya sesaat sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/2/2021). Sidang beragendakan mendengar keterangan terdakwa. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut eks Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte hukuman pidana tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan dalam perkara dugaan penghapusan red notice terpidana kasus cassie Bank Bali, Djoko Tjandra.

JPU mencatat, ada pertimbangan memberatkan dan meringankan sebagai alasan tuntutan tiga tahun penjara terhadap Irjen Napoleon Bonaparte atas dugaan kasus penghapusan red notice terhadap Djoko Tjandra yang saat itu berstatus buron.

"Hal memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," ungkap jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2/2021).

"Hal meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum," lanjut jaksa.

Jaksa meyakini, Napoleon telah menerima suap 370 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura dari Djoko Tjandra.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte didakwa menerima suap sebesar SGD200 ribu atau sekitar dan US$270 ribu dari terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

2 dari 2 halaman

Dakwaan Irjen Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte Bersaksi di Sidang Tommy Sumardi — Irjen (Pol) Napoleon Bonaparte saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan dugaan perantara suap penghapusan red notice Djoko Tjandra dengan terdakwa Tommy Sumardi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/11/2020). Sidang beragenda mendengar keterangan saksi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Karenanya, dia didakwa melanggar pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Napoleon diduga telah sengaja, membantu dengan imbal uang tersebut. Harapannya, nama Djoko Tjandra bisa bersih dari status DPO yang tercatat di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi) atau red notice.

Sehingga, saat Djoko kembali ke Indonesia, dirinya bisa bebas keluar masuk tanpa terdeteksi status red notice

Aksinya diduga tidak dilakukan sendiri. Bersama terdakwa lainnya, yakni Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, mereka turut disidangkan dalam perkara serupa, yakni menerima suap dari Djoko Tjandra.