Sukses

Satgas Minta Bupati dan Wali Kota di Zona Merah Benahi Penanganan Covid-19

Wiku Adisasmito meminta kepala daerah yang wilayahnya masuk zona merah dan zona oranye segera membenahi penanganan virus corona.

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito meminta kepala daerah yang wilayahnya masuk zona merah dan zona oranye segera membenahi penanganan virus corona.

Pasalnya, terjadi peningkatan jumlah daerah yang masuk zona merah atau risiko tinggi Covid-19 dan zona oranye atau risiko sedang.

"Dimohon bupati dan wali kota utamanya di zona merah dan zona oranye untuk segera membenahi penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat segera bergeser ke arah yang lebih baik," kata Wiku dikutip dari siaran persnya, Jumat (19/2/2021).

Dia menjelaskan berdasarkan data per 14 Februari 2021, jumlah daerah yang masuk zona merah meningka dari 43 menjadi 44 kabupaten/kota. Sementara, zona oranye meningkat dari 346 menjadi 359 kabupaten/kota.

Sebaliknya, zona kuning atau risiko rendah penularan virus corona, jumlahnya menurun dari 109 menjadi 96 kabupaten/kota. Kemudian, pada zona hijau atau tidak ada kasus baru jumlahnya menurun dari 12 menjadi 11 kabupaten/kota.

"Meskipun pada minggu ini terjadi penurunan kasus, namun zonasi tetap mengalami pergeseran ke zona yang lebih berisiko," kata Wiku.

"Ini menunjukkan bahwa penurunan kasus saja, tidak cukup membuat sebuah kabupaten/kota bergeser zonasinya ke arah yang kurang berisiko," lanut dia.

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Harus Konsisten

Wiku mengatakan pemerintah daerah harus konsisten melakukan upaya penanganan Covid-19 agar dapat menurunkan kematian dan meningkatkan kesembuhan.

Dia juga mengingatkan testing dan tracing (pelacakan kontak) menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat risiko penularan Covid-19 di suatu daerah.

"Kepada seluruh bupati dan walikota se-Indonesia untuk rutin memantau perkembangan zonasi risiko wilayahnya termasuk anggota masyarakatnya," kata Wiku.