Sukses

Jokowi Sebut Pembuatan Vaksin Merah Putih Tak Bisa Terlalu Didorong

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pemerintah mengupayakan agar vaksin Covid-19 buatan dalam negeri atau merah putih dapat segera diproduksi.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pemerintah mengupayakan agar vaksin Covid-19 buatan dalam negeri atau merah putih dapat segera diproduksi. Namun, dia mengakui pembuatan vaksin merah putih tak bisa terlalu didorong.

"Ini kita terus apa dorong terus agar, kita juga tidak bisa menekan atau mendorong terlalu kenceng," kata Jokowi di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/2/2021).

Dia mengingatkan bahwa proses produksi vaksin harus melalui berbagai tahapan sehingga aman ketika disuntikan ke masyarakat. Terlebih, ini pertama kalinya Indonesia membuat vaksin secara mandiri tanpa kerja sama.

"Urutan-urutannya tidak bisa dikejar-kejar dan ini pengalaman pertama Indonesia membuat vaksin full 100 persen dari nol sendiri, vaksin merah putih. Kalau yang lain-lain join, ini lebih mudah. Ini full kita sendiri 100 persen, vaksin merah putih," jelas Jokowi.

Adapun vaksin merah putih ini dikembangkan oleh konsorsium nasional yang melibatkan Lembaga Biologi Molokuler Eijkman, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kemeterian Riset dan Teknologi, serta sejumlah universitas.

Jokowi sebelumnya telah memerintahkan agar produksi vaksin Covid-19 merah putih dipercepat. Dia menargetkan vaksin merah putih bisa mulai diproduksi pada akhir 2021.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Program Vaksinasi Covid-19

Seperti diketahui, program vaksinasi di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 dimana Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin produksi Sinovac. Pada tahap awal, vaksinasi diprioritaskan kepada 1,5 juta tenaga kesehatan.

Selanjutnya, vaksinasi Covid-19 tahap dua diberikan kepada petugas layanan publik dan orang lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun. Petugas layanan publik yang dimaksud yakni damkar, BPBD, BUMN, BUMD, BPJS, kepala atau perangkat desa.

Selain petugas layanan publik dan lansia, pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi Covid-19 pada pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama dan penyuluh pada tahap dua ini. Kemudian, wakil rakyat, pejabat pemerintah dan ASN, petugas keamanan, petugas pariwisata, hotel, restoran, atlet dan pekerja transportasi publik.

Total sasaran vaksinasi Covid-19 tahap dua mencapai 38.513.446 orang. Sekitar 21 juta di antaranya merupakan lansia, sisanya pekerja layanan publik dan kelompok prioritas lain. Vaksinasi Covid-19 tahap sudah mulai dilaksanakan pada 17 Februari 2021.