Kemenag: Penyaluran BOS Madrasah Swasta Bakal Dilakukan Secara Terpusat

Madrasah Ibtidaiyah di Bogor — Sejumlah siswa belajar di lantai kelas di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Misbahul Athfal, Kampung Cileuleuy, Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Bogor, Kamis (8/8/2019). Mirisnya lagi, kegiatan belajar di satu ruangan dengan guru hanya diskat menggunakan triplek. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Penyaluran dana BOS bagi madrasah swasta, baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Madrasah Aliyah (MA) dan MA Kejuruan (MAK), tahun ini dilakukan terpusat oleh Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Dana Bantuan Operasional Sekolah madrasah tidak lagi disalurkan melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag (Kankemenag) Kabupaten/Kota.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar mengatakan, penyaluran dana BOS bagi madrasah swasta akan dilakukan melalui mekanisme bank penyalur.

"Penyaluran BOS madrasah swasta terpusat, oleh Ditjen Pendidikan Islam, melalui mekanisme bank penyalur," terang Umar di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Umar menjelaskan, tahap pertama penyaluran paling lambat pada awal Maret 2021.

"Tahapan persiapan penyaluran sudah dimulai dan targetnya dana BOS madrasah swasta tahap I dicairkan paling lambat 31 Maret 2021 setelah madrasah melengkapi persyaratan yang ditetapkan," katanya.

Menurut Umar, ada sejumlah tahapan penyaluran dana BOS bagi MI, MTs, MA, dan MAK Swasta Tahap I. Proses ini diawali dengan penetapan alokasi dana BOS madrasah swasta.

Tahapan ini sudah dilakukan oleh tim Ditjen Pendidikan Islam per 22 Februari 2021 dan informasinya bisa diakses melalui Portal BOS https://bos.kemenag.go.id.

"Saat ini, dalam rentang 22 sampai 26 Februari mendatang, kita sedang mengintensifkan sosialisasi Kebijakan Penyaluran Dana BOS ke Kanwil dan Kankemenag," tutur Umar.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sejumlah guru madrasah melakukan aksi demo, dengan mendatangi Kantor Kemenag Kabupaten Kediri perihal menolak adanya dana BOS sebesar 50 persen.

2 dari 3 halaman

Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM)

Pandemi Covid-19, Madrasah Aliyah Annajah menerapkan Wisuda Drive Thru untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 — Siswa bersama kedua orang tua berswafoto usai Wisuda Pelepasan Kelas XII di Sekolah Aliyah Annajah, Petukangan, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Pandemi Covid-19, Annajah menerapkan Wisuda Drive Thru untuk menghindari kerumunan sebagai upaya mencegah penyebaran virus Covid-19. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Bersamaan itu, lanjut dia, madrasah sudah harus mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Tahap ini berlangsung dari 22-26 Februari 2021.

Bagi Madrasah yang telah mendapatkan Bimtek Penerapan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dan e-RKAM pada 2020 atau awal 2021, agar menyusun EDM dan RKAM dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (https://erkam.kemenag.go.id).

"Bagi madrasah yang belum mendapatkan Bimtek, diminta untuk menyusun RKAM secara manual sebagaimana sebelumnya," jelas Umar.

Umar menekankan, akhir dari proses penyusunan RKAM adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara madrasah dengan PPK Dit KSKK Madrasah. Proses penandatanganan PKS ini dilakukan melalui Portal BOS https://bos.kemenag.go.id.

Setelah RKAM disusun dan PKS ditandatangani, madrasah akan diminta melengkapi persyaratan pencairan dana BOS melalui Login Aplikasi Portal BOS Madrasah. Proses ini berlangsung dari 27 Februari sampai 5 Maret 2021.

Persyaratan dan Standar Dokumen Administrasi Pencairan Dana BOS Madrasah Swasta Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dan diakses melalui Portal BOS Kemenag: https://bos.kemenag.go.id.

"Tim Pengelola BOS Kankemenag selanjutnya akan melakukan verifikasi berkas secara online. Hasil verifikasi berkas tersebut lalu ditindaklanjuti oleh Tim Ditjen Pendidikan Islam untuk proses pencairan Dana BOS melalui bank penyalur. BOS MI sebesar Rp900 ribu, BOS MTs Rp1,1 juta, sedang BOS MA/MAK sebesar Rp1,5 juta. Kami harap dana sudah bisa cari dari 11 hingga 31 Maret 2021" kata Umar.

"Selanjutnya madrasah harus mengunggah LPJ BOS Tahap I melalui Login Aplikasi Portal BOS Madrasah, paling lambat 30 Juni 2021," sambungnya.

3 dari 3 halaman

Kriteria Penerima Dana BOS Madrasah Swasta

FOTO: Penerapan Protokol Kesehatan dalam Ujian Penilaian Akhir Semester di Depok — Murid kelas V mengikuti ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) tahun pelajaran 2020/2021 di Madrasah Ibtidayah (MI) Assu'ada di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Selasa (1/12/2020). Ujian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kelas. (merdeka.com/Arie Basuki)

Berikut kriteria Penerima Dana BOS Madrasah Swasta Tahun Anggaran 2021 yang disalurkan oleh Satuan Kerja (Satker) Ditjen Pendidikan Islam:

a. Berstatus MI, MTs, MA, dan MAK swasta;

b. Memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama paling sedikit 1 tahun pada 1 Januari 2021 (IJOP madrasah yang diterbitkan sebelum 31 Desember 2019) , dikecualikan pada daerah 3T dan/atau di perbatasan negara;

c. Telah melakukan pemutakhiran data EMIS pada tahun berjalan;

d. Telah mengunggah LPJ BOS BA-BUN Tahun Anggaran 2020 melalui Portal BOS Kemenag.

Sementara untuk kendala, pertanyaan, dan layanan konsultasi serta dukungan terkait pengelolaan dana BOS Madrasah Tahun Anggaran 2021 ini dapat dikonsultasikan dengan menghubungi Live Agent Madrasah Digital Care setiap hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 08.00 sampai pukul 20.00 WIB.

Layanan Madrasah Digital Care melalui: https://bos.kemenag.go.id atau https://madrasahreform.kemenag.go.id atau https://mrc.kemenag.go.id.

"Bisa juga berkirim email ke helpdesk.madrasah@kemenag.go.id atau berkirim pesan melalui Whatsapp Official: 081147402020," tandasnya.

Untuk BOS MI Negeri disalurkan melalui DIPA Satker Kankemenag Kabupaten/Kota. Demikian juga penyaluran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk Raudlatul Athfal sebesar Rp600 ribu disalurkan melalui DIPA Satker Kankemenag Kabupaten/Kota. Sedangkan dana BOS MTs Negeri serta MA Negeri dan MAK Negeri disalurkan melalui DIPA satuan kerja masing-masing.