8 Pernyataan SBY Terkait Kudeta Partai Demokrat

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya buka suara atas gerakan pengambil alihan kekuasaan (GPK) atau kudeta Partai Demokrat. Hal itu disampaikan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Bagai halilintar di siang bolong ada gerakan dan permufakatan jahat untuk merusak Partai Demokrat," kata SBY dari rekaman video yang disiarkannya untuk para kader tingkat pusat hingga ranting seperti dikutip Liputan6.com, Rabu, 24 Februari 2021.

Menurut SBY, halilintar tersebut tentu sudah didengar oleh telinga tiap-tiap kader partainya. SBY meyakini, halilintar yang dikenal dengan sebutan GPK PD itu ingin mengkudeta kursi ketua umum yang sah dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

"Saya yakin saudara semua telah mendengarnya. Ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai demokrat (GPK PD) yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah," lanjut SBY.

SBY mengaku partainya, bukanlah partai yang bergelimang harta. Kendati demikian, dia menegaskan, jiwa para kader partai tidak bisa dibeli.

"Saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," tegas SBY.

SBY menilai jika GK PD atau kudeta Partai Demokrat berhasil, maka Indonesia seperti belantara hutan rimba.

"Kalau ini (GPK PD) terjadi, negara kita seperti hidup di hutan rimba, yang kuat menang, yang lemah kalah, salah-benar nomor dua," ucap dia.

Menurut SBY, cara-cara hutan rimba mencederai rasa keadilan. Dia percaya, bila keadilan dicederai maka tidak ada harapan untuk damai.

"No justice no peace!," tegas SBY.

SBY pun mewanti-wanti para kadernya untuk tidak mendukung GPK PD. Sebab, selain ingin menumbangkan kepemimpinan partai yang sah dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), GPK PD juga dapat mebuat gelap Partai Demokrat.

"Gerakan dan permufakatan jahat untuk merusak Partai Demokrat, kalau gerakan ini berhasil, partai kita bisa mengalami kegelapan," kata SBY menandasi.

Kemudian, SBY meyakini, Presiden Jokowi tidak terseret hasrat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat bermaksud mendongkel kursi kepemimpinan Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya yakin apa yang dilakukan Moeldoko di luar pengetahuan presiden. Saya yakin Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan pembantu dekatnya itu," terang SBY.

SBY menilai, Partai Demokrat berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko sangat mengganggu dan merugikan nama baiknya sendiri sebagai seorang mantan Panglima TNI dan berpangkat bintang empat.

Terlebih, kala Moeldoko juga mencatut sejumlah nama petinggi negara menteri dan setingkat menteri.

"Apa yang dilakukan Moeldoko sangat merugikan nama baik beliau, saya juga berkeyakinan nama seperti Prof Mahfud, Menkumham Yasonna itu dicatut namanya, demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan yang juga disebut namanya," papar SBY.

SBY percaya, mereka yang secara sepihak dicatut namanya adalah orang-orang berintegritas dan tidak mengetahui terkait hasrat Moeldoko dalam rencananya untuk GPK PD.

"Partai demokrat percaya para pejabat tersebut memiliki integritas dan tidak tahu menahu dan tidak masuk di akal bila ingin mengganggu Partai Demokrat," terang SBY.

SBY mengatakan dirinya perlu turun gunung untuk menghadapi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). Menurutnya ini bentuk tanggung jawab terhadap partai berlambang bintang mercy ini.

"Kali ini menghadapi GKP-PD sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya harus turun gunung dengan rasa tanggung jawab dan kecintaan kepada Partai Demokrat," kata SBY.

Dia mengklaim bahwa dirinya sudah tak pernah ikut campur akan urusan partai Demokrat. Namun, GPK-PD membuatnya harus berjuang lagi.

"Meski sejak Kongres Demokrat tahun 2020 yang lalu saya tidak aktif dalam kegiatan sehari-hari partai dan meski masa saya sudah lewat, saya harus berjuang bersama saudara semua," ucap SBY.

SBY membeberkan skenario terburuk jika gerakan pengambilalihan kekuasaan atau kudeta Demokrat terjadi terang-terangan.

Dia mengatakan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama KLB yang dipaksakan dan kedua hasil KLB yang membuat partainya terdiskualifikasi dari pemilu.

"Jawaban saya sangat jelas dan tegas kalau hal itu terjadi, itu namanya keterlaluan," tegas SBY/

Soal kemungkinan pertama, jabar SBY, KLB bisa saja dipaksakan berlangsung meski tidak sesuai AD-ART partai yang sah. Kemudian kepengurusan KLB abal-abal tersebut disahkan Kemenkumham.

Kedua adalah terdiskualifikasinya Partai Demokrat pada pemilihan umum. Hal itu disebabkan karena Demokrat dicap memiliki kepengurusan kembar atau ganda, sehingga tidak memenuhi syarat berkontestasi.

"Hal itu namanya menginjak-injak rasa keadilan dan menghancurkan nilai demokrasi," geram SBY.

SBY mengatakan, GPK-PD meski sudah diungkapkan ke publik tak membuat gerakan ini berhenti.

"Saya telah mendapatkan laporan resmi dari pimpinan partai, dan juga mendapatkan informasi dari daerah, bahwa segelintir kader dan mantan kader pelaku GPK PD itu masih bergerak di lapangan, sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan," kata dia.

Dia menuturkan, gerakan tersebut ini masih ada dan yang disasar bukan lagi para Ketua DPD ataupun Ketua DPC. Tetapi, siapapun yang mau diiming-imingi sejumlah imbalan dan janji-janji menggiurkan.

"Sangat mungkin para pelaku gerakan itu menghasut dan mengadu domba antara pimpinan DPP Partai Demokrat dengan para Ketua DPD dan Ketua DPC dengan memainkan isu bahwa dalam Musda dan Muscab mendatang mereka akan diganti, sesuatu yang tidak benar adanya," kata SBY.

SBY menegaskan dirinya tidak akan gentar terhadap siapapun yang mengusik kedaulatan partainya. Ia mengaku siap menghadapi pihak-pihak yang menganggu partai berlambang bintang mercy tersebut.

"Selama hayat dikandung badan, saya kan tetap menjadi benteng bhayangkara partai ini, menghadapi siapapun yang akan menggangu merusak dan merebut parati ini, ini sumpah saya," tegas SBY.

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan kepada kadernya agar tak berkecil hati karena berada di luar pemerintahan. Dia percaya partai Demokrat akan kembali berjaya pada waktunya.

"Saya harap tak ada yang berkecil hati, sejarah pengalaman di negara mana pun menunjukkan termasuk di negara kita tidak ada yang terus menjadi the rulling party," tandas SBY.