KPK Kembali Dalami Kasus Megakorupsi E-KTP Lewat Tersangka Husni Fahmi

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus megakorupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk bernasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik).

Tim penyidik dijadwalkan memeriksa salah satu tersangka dalam kasus ini, yakni Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik Husni Fahmi. Husni Fahmi sendiri sejauh ini belum ditahan tim penyidik KPK.

"HF (Husni Fahmi) akan diperiksa sebagai tersangka," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021).

Terakhir kali KPK menetapkan empat tersangka baru kasus korupsi proyek e-KTP. Penetapan tersangka terhadap keempat orang ini dilakukan pada Agustus 2019.

Para tersangka baru e-KTP tersebut adalah mantan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi, dan Dirut PT Shandipala Arthaputra, Paulus Tanos.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sejauh ini penyidik KPK telah memproses hukum 14 orang dalam kasus korupsi E-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini.

2 dari 2 halaman

Vonis 7 Terpidana Korupsi E-KTP

PHOTO: Tinggalkan RSCM, Setya Novanto Resmi Ditahan di Rutan KPK — Tersangka korupsi e-KTP, Setya Novanto tiba di Gedung KPK dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menggunakan kursi roda pada, Minggu, (19/11). Setnov tiba mengenakan baju rompi tahanan KPK. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, KPK lebih dahulu menjerat tujuh orang dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Ketujuh orang tersebut sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Mereka adalah dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto yang masing-masing divonis 15 tahun penjara, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto juga divonis 15 tahun penjara, pengusaha Andi Narogong 13 tahun penjara, dan Anang Sugiana Sudihardjo seberat 6 tahun penjara.

Sedangkan Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Massagung masing-masing 10 tahun penjara. Sementara itu, politikus Partai Golkar Markus Nari divonis 8 tahun penjara dalam tingkat kasasi.

Namun dalam perjalannya, MA menyunat vonis Irman dan Sugiharto. Hukuman Irman dipotong dari 15 tahun menjadi 12 tahun. Sementara Sugiharto dari 15 tahun menjadi 10 tahun.

E-KTP
Peristiwa
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah kartu pengenal yang dikomputerisasi secara fisik dan penggunaannya.
Lihat Selengkapnya
E-KTP
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
KTP Elektronik
Publik
KTP Elektronik bisa pula disebut e-KTP.
Lihat Selengkapnya
KTP Elektronik
ktp
Publik
KTP merupakan singkatan dari Kartu Tanda Penduduk.
Lihat Selengkapnya
ktp
Korupsi e-KTP
Megakorupsi e-KTP
Husni Fahmi