HEADLINE: Pisau Bermata Dua Bernama Virtual Police, Pengawas Atau Pengekang Kebebasan Berpendapat?

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto mengkritik cara kerja virtual police yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya, yakni meredam upaya pemidanaan terhadap orang-orang yang tersandung kasus UU ITE.

Damar melihat virtual police layaknya panopticon atau panoptisisme, sebuah strategi beroperasinya kekuasaan yang dicetuskan Filsuf Prancis, Michel Foucault. Teori itu berakar dari metafora konsep arsitektur bangunan yang dapat mengawasi seluruh penghuni di dalamnya, karya Filsuf Inggris, Jeremy Bentham.

Dengan adanya virtual police, maka segala tindak tanduk masyarakat di ruang digital akan diawasi. Hal ini juga layaknya Orwellian State, sebuah frase yang digali dari ide dalam buku besutan penulis Inggris, George Orwell, di mana masyarakat diawasi secara penuh untuk patuh.

"Kita melihat contoh dari digital panopticon atau panopticon, itu kan melihat bahwa semua aktivitas dipantau. Nah digital panopticon itu apa? Itu artinya sekarang semua apa pun yang terjadi di ranah siber akhirnya terpantau dengan model seperti ini," ujar Damar saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (25/2/2021).

Alih-alih menjaga demokrasi dan melindungi kebebasan berekspresi, menurut Damar, hadirnya virtual police justru membuat takut masyarakat berinteraksi di ruang siber. "Apakah dengan model peringatan virtual ini hasilnya akan baik atau tidak, yang lebih tampak kalau saya dalam posisi sebagai pengamat ya melihatnya ini justru lebih menakutkan," katanya.

Pada mulanya, Damar menyambut positif inovasi yang digagas Kapolri Sigit itu. Jika meraba dari niatnya, maka virtual police ini patut didukung. Namun dalam praktiknya, seperti yang dijabarkan oleh Mabes Polri, virtual police justru bertindak terlalu jauh.

"Bukan lagi bentuk kontrol, kalau udah sampai Orwellian State sih sebenarnya sudah sampai punishment. Panopticon itu kan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan orang yang ada di dalam tower (ruang kontrol metafora bagi pemilik kuasa), dia kan diberi tindakan. Itu yang lebih dari sekedar kontrol. Ini memang betul-betul sudah diikat," tegas Damar.

Ada sejumlah alasan bagi Damar menilai virtual police bertindak terlampau jauh, salah satunya soal peringatan untuk menghapus postingan yang dianggap berpotensi melanggar UU ITE.

Mengutip pernyataan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi pada Rabu 24 Februari 2021, pemilik akun diberi waktu 1x24 jam setelah peringatan untuk menghapus kontennya yang ditengarai melanggar UU ITE. Jika tak diindahkan, polisi akan mengirim peringatan kembali.

Namun jika peringatan kedua tidak digubris, polisi akan melakukan langkah pemanggilan untuk dimintai klraifikasi. 

"Kalau misalnya dia sekali posting kemudian dia enggak lihat-lihat lagi kan dia bisa terlewat dari peringatan tersebut, dan bisa dianggap dia tak mematuhi peringatan virtual yang dari kepolisian. Artinya dia sama saja akan berhadapan juga dengan hukum," ujarnya.

Jika cara kerja virtual police seperti itu, Damar lebih setuju sistem tersebut ditiadakan dan dikembalikan seperti semula. "Mending yang kemarin masih ada pengadilannya, orang masih ada ruang untuk membela diri," katanya.

"Kalau ini kan enggak ada. Dengan model 1x24 jam harus menghapus, artinya dia sudah diputuskan bersalah dari virtual alert itu. Buat dia ya enggak ada cara lain kecuali menghapus (konten), atau kalau mengabaikan berarti dia akan dihukum. Itu yang buat saya, virtual police ini lebih dari sekedar mengontrol," ucap Damar menandaskan.

Virtual police ini dijalankan menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif yang ditandatangani pada 19 Februari 2021.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai SE Kapolri tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam dalam penerapannya di tingkat bawah. Di samping itu, keberadaan virtual police juga berpotensi membungkam kebebasan berpendapat di media sosial.

Menurut dia, virtual police membuka ruang polisi di tataran pelaksana bertindak lebih represif dengan dalih meredam situasi di masyarakat. Akan semakin banyak konten di media sosial yang diberi peringatan karena dianggap berpotensi melanggar UU ITE.

Kendati penegakan hukum dijadikan sebagai langkah terakhir, namun tidak adanya batasan yang jelas pada upaya restorative justice sebagaimana bunyi poin 3 huruf g pada SE Kapolri tersebut justru bisa membuat kasus ITE yang ditangani kepolisian semakin banyak.

"Bisa saja nanti makin banyak kasus ini ditindak oleh aparat. Setidaknya aparat akan menggunakan pasal ini (pasal karet UU ITE) untuk membungkam kemerdekaan publik menyampaikan sesuatu baik di medsos atau media elektronik lain," kata Feri saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (25/2/2021). 

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas itu, batasan-batasan pada poin tersebut harusnya dijelaskan secara rinci. Adapun poin 3 huruf g berbunyi: Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

"Maka saya sarankan virtual police itu mestinya punya syarat-syarat tertentu agar sebuah perkara kemudian ditangani oleh kepolisian. Itu memudahkan polisi di tingkat bawah untuk memenuhi persyaratan terlebih dulu, kemudian menindaklanjuti perkara. Jangan virtual police membuat ruang tafsir misalnya dengan bahasa-bahasa bahwa ini adalah upaya hukum terakhir. Ya penyelidik dan penyidik bisa bilang ini adalah upaya hukum terakhir karena pertamanya enggak jelas," kata Feri.

Karena itu, Feri menegaskan bahwa, keinginan kepolisian membenahi proses penegakan hukum kasus ITE menggunakan virtual police tidak tepat. "Jadi cara menindaklanjuti UU ITE agar tidak disalahgunakan oleh beberapa pihak dalam proses penegakan hukum itu yang harus hati-hati," kata Feri menegaskan.

Namun tak sedikit pihak yang mendukung keberadaan virtual police yang akan mengawasi konten-konten yang bertebaran di media sosial. Gagasan itu diharapkan bisa mewujudkan cita-cita pemerintah menciptakan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menjadi salah satu pihak yang menyambut baik gagasan vortual police. Apalagi, Kemkominfo dan Polri kerap melakukan kerja sama di berbagai bidang, termasuk di ruang digital.

"Kami menyambut baik inisiatif tersebut. Selama ini, Kemkominfo juga telah melakukan kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk dalam upaya menjaga ruang digital yang lebih bersih, sehat, aman, dan produktif," tutur Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Kamis (25/2/2021).

Begitu juga Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Dia mengapresiasi dibentuknya virtual police yang diprakarsai Polri. Namun dia berpesan, bahwa kehadiran virtual police harus tetap memperhatikan hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka.

"Saya mengapresiasi kehadiran virtual police untuk menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di ruang digital. Namun saya mengingatkan kepolisian untuk tetap memperhatikan hak-hak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya," kata Azis, Kamis (25/2/2021).

Menurut dia, jangan sampai kehadiran virtual police justru membatasi kebebasan berpendapat, karena sudah dijamin UUD 1945. Karena itu, Azis meminta Polri memberikan penjelasan mengenai urgensi virtual police dan menyosialisasikannya secara masif kepada masyarakat.

"Langkah itu agar virtual police tidak mendapatkan pertentangan oleh masyarakat," kata politikus Partai Golkar itu seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, Azis berharap kepolisian melakukan pendekatan humanis dan persuasif saat mengingatkan masyarakat yang melakukan kesalahan di ruang digital. Hal itu menurut dia agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak melewati batasan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

"Jika ada yang melakukan kesalahan di media sosial, maka Polri harus lebih mengutamakan teguran terlebih dahulu dengan baik dan mengingatkan akun tersebut sehingga masyarakat paham dan tidak akan mengulanginya kembali," katanya.

Sementara Praktisi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Tony Seno Hartono mengaku belum mengetahui detail teknologi apa di balik penerapan virtual police ini. Namun di satu sisi, kata dia, boleh jadi ini merupakan hal yang bagus.

"Saya belum tahu teknologi apa yang digunakan di virtual police. Namun terlepas dari hal tersebut, langkah ini merupakan permulaan yang bagus. Mungkin di saat-saat awal, masyarakat akan merasa terkekang kebebasan berekspresinya di media sosial," tutur Tony melalui pesan singkat, Kamis (25/2/2021).

Meskipun demikian, menurut Tony, upaya ini dapat menjadi suatu tahapan pembelajaran bagi masyarakat bahwa di dalam kebebasan sekalipun selalu ada batasan.

"Apalagi di negara kita yang sebagian besar masyarakatnya masih menganut adat istiadat ketimuran. Harapan saya, semoga program virtual police ini terus ditingkatkan, sehingga semakin efektif untuk menangkal disinformasi, hoaks, dan sebagainya," kata Tony menutup pernyataannya.