Dewan Juri Bung Hatta Award Sesalkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Kena OTT KPK

Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyampaikan kata sambutan setelah menerima anugerah Bung Hatta Anti Corruption Award 2017 dalam acara malam anugerah di Jakarta, Kamis (14/12). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Juri Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA), Bivitri Susanti mengaku kecewa dengan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Nurdin sempat mendapat penghargaan BHACA pada 2017 lalu karena prestasinya membangun daerah.

"Penangkapan Gubernur Sulsel ini tentu sangat kami sesalkan. Proses pemilihannya sangat serius. Selain menerima masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak juga dilakukan secara langsung ke lapangan," jelas Bivitri kepada Liputan6.com, Sabtu (27/2/2021).

Menurut dia, Dewan Juri BHACA berharap semua penerima penghargaan menjadi dorongan dan inspirasi antikorupsi di kalangan pemerintah. Terlebih, mereka juga telah meneken pakta integritas saat mendapat penghargaan.

"Tapi perkembangan setelah award tidak bisa dikontrol, meskipun mereka menandatangani pakta integritas waktu menerima award," ujarnya.

Pengamat Hukum Tata Negara itu menjelaskan bahwa penarikan award setelah Nurdin Abdullah ditangkap KPK, akan menunggu proses hukum di lembaga antirasuah. Bivitri menekankan Dewan Juri BHACA mendukung upaya KPK menuntaskan kasus yang diduga menjerat Nurdin Abdullah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah digiring petugas KPK di bandara Soekarno Hatta Sabtu (27/2) pagi. Sebelumnya, ia kena OTT KPK bersama sejumlah orang lainnya di sebuah rumah makan.

2 dari 2 halaman

Award Akan Ditarik?

"Soal penarikan award, di BHACA ada prosedurnya sendiri oleh BHACA sebagai organisasi (kami hanya juri), dan tentunya juga akan terkait dengan proses hukum, apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak," kata dia.

"Saat ini masih terlalu dini. Bahkan belum lagi dalam batas 24 jam sampai KPK memeriksanya dan biasanya memberikan pernyataan. Kita tunggu saja perkembangannya," sambung Bivitri.

Sebelumnya, KPK menangkap tangan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah terkait kasus dugaan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) itu dilakukan pada Jumat malam 26 Februari 2021.

"Benar, Jumat (26/2/2021) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," ucap Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2021).

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan keterangan sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Nurdin Abdullah
Pejabat
Nurdin Abdullah adalah Bupati Kabupaten Bantaeng periode 2008 hingga 2013.
Lihat Selengkapnya
Nurdin Abdullah
OTT KPK
Sistem Operasi
OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
OTT KPK
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Bung Hatta Anti Corruption Award 2017
Nurdin Abdullah ditangkap KPK
Nurdin Abdullah Kena OTT KPK