4 Pernyataan Dewan Juri Bung Hatta Anti-Corruption Award Saat Nurdin Abdullah Kena OTT KPK

Anggota Dewan Juri Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA), Bivitri Susanti menyampaikan kekecewaannya terkait ditangkapnya Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang terjaring OTT oleh KPK.

"Penangkapan Gubernur Sulsel ini tentu sangat kami sesalkan. Proses pemilihannya sangat serius. Selain menerima masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak juga dilakukan secara langsung ke lapangan," jelas Bivitri kepada Liputan6.com, Sabtu (27/2/2021).

Bivitri Susanti menyebut penghargaan yang diterima Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bisa saja dicabut. Namun, hal itu dapat dilakukan apabila Nurdin Abdullah sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

"Yang saya tahu, bisa dicabut, bukan kalau 'terseret', tetapi kalau sudah terbukti bersalah. Ini kan masih jauh dari pembuktian. Biasanya kalau sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap," kata Bivitri saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (27/2/2021).

Pengamat Hukum Tata Negara itu juga menekankan, bahwa Dewan Juri BHACA mendukung upaya KPK menuntaskan kasus yang diduga menjerat Nurdin Abdullah.

"Saat ini masih terlalu dini. Bahkan belum lagi dalam batas 24 jam sampai KPK memeriksanya dan biasanya memberikan pernyataan. Kita tunggu saja perkembangannya," kata Bivitri.

Menurut dia, ada prosedur atau ketentuan dalam pencabutan penghargaan Bung Hatta Award dari penerima. Hal itu tidak diputuskan oleh Dewan Juri, melainkan Pengurus Bung Hatta Award.

"Dewan juri tidak memutuskan pencabutan, paling hanya ditanya pendapat. Yang memutus itu pengurus," ucapnya.

Bivitri menjelaskan bahwa penarikan award setelah Nurdin Abdullah ditangkap KPK, akan menunggu proses hukum di lembaga antirasuah. 

"Soal penarikan award, di BHACA ada prosedurnya sendiri oleh BHACA sebagai organisasi (kami hanya juri). Dan tentunya juga akan terkait dengan proses hukum, apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak," kata dia.

Menurut Bivitri, Dewan Juri BHACA berharap semua penerima penghargaan menjadi dorongan dan inspirasi antikorupsi di kalangan pemerintah. Terlebih, mereka juga telah menandatangani pakta integritas saat mendapat penghargaan.

Pasalnya, proses pemilihan penerima penghargaan sangat serius mulai dari, menerima masukan masyarakat hingga penelusuran rekam jejak.

"Harapannya ketika itu, penerima award dari kalangan pemerintah akan menjadi dorongan dan inspirasi antikorupsi di kalangan pemerintah. Tapi perkembangan setelah award tidak bisa dikontrol, meskipun mereka menandatangani pakta integritas waktu menerima award," jelas Bivitri.

Dinda Permata (Magang)