4 Pernyataan PDIP Usai Gubernur Nurdin Abdullah Diseret KPK

DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku sangat terkejut terhadap penangkapan Gubernur Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski menghormati proses hukum di KPK, PDIP merasa ada yang perlu diluruskan terkait penangkapan Nurdin Abdullah.

"Penangkapan itu bukanlah OTT dalam pengertian ada sebagai barang bukti atas kejadian tindak pidana korupsi. Hal itulah yang saya dengar langsung dari Prof. Nurdin," kata Ketua DPD PDIP Sulsel Andi Ridwan Wittiri dikutip dari siaran persnya, Sabtu, 27 Februari 2021.

"Saat itu tidak ada dana di rumah Prof. Nurdin, mengingat Beliau saat itu juga sedang dalam keadaan tidur, lalu dibangunkan oleh aparat hukum," sambung dia.

Menurut dia, Nurdin selama ini menerapkan protokol ketat untuk menghindari gratifikasi. Sehingga, Ridwan cukup kaget saat mendengar kabar penangkapan Nurdin Abdullah.

"Bahkan sebelum menerima tamu, seluruh tamu dilarang membawa apapun kecuali buku catatan. Semua tas yang dibawa wajib ditaruh di locker," ucapnya.

Ridwan Wittiri menyebut Nurdin Abdullah sempat mengubungi dirinya saat dibawa petugas hukum. Dia pun meyakini Nurdin masih tak bersalah dalam kasus dugaan korupsi.

"Dan menegaskan demi tanggung jawab pada Tuhan dan masyarakat, dunia dan akhirat, Prof Nurdin sama sekali tidak tahu menahu atas kejadian yang menimpanya," ujar Ridwan.

PDIP menegaskan tetap mendukung upaya KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, dia berharap agar hukum betul-betul ditegakkan dengan adil.

"Saya hanya bisa berharap agar hukum benar-benar ditegakkan dengan sepenuhnya mengabdi pada keadilan, dan juga menjauhkan diri dari pertarungan politik tidak sehat. Kami dukung sepenuhnya misi KPK dalam pemberantasan korupsi," jelas Ridwan.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tetap solid dan mempercayai proses hukum di KPK menyangkut Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.

PDIP masih percaya sosok Nurdin Abdullah sebagai orang baik, meski demikian pihaknya takkan melakukan intervensi hukum di KPK.

"Nanti kami akan lihat perkembangan, tapi partai tidak melakukan intervensi hukum," kata Hasto menjawab wartawan di sela Gowes Bareng PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (28/2/2021).

"Kita ikuti prosesnya. Tetapi karena penilaian masyarakat yang menyampaikan ke saya, banyak yang kaget, sedih karena Beliau orang baik," tambah Hasto.

Hasto mengaku kaget dengan penangkapan Nurdin Abdullah. Ia menyebut dari rekam jejaknya selama ini, Nurdin dikenal sebagai orang baik.

Bahkan, kata dia, Nurdin menjadi penerima Bung Hatta Anticorruption Awards, penghargaan sama yang pernah diterima Presiden Jokowi dan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Makanya kami juga sempat kaget. Beliau sendiri (Nurdin) sebelum dibawa KPK itu, menghubungi Pak Andi, Ketua DPD (PDI Perjuangan Sulsel) mengatakan siap bertanggung jawab, baik di dunia, akhirat, maupun juga bagi seluruh masyarakat. Bahwa beliau tidak melakukan hal yang dituduhkan," urai Hasto.

Namun demikian, Hasto menyatakan bahwa dalam situasi ini, pihaknya mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi.

"Tapi kita tunggu keterangan resmi dari KPK setelah mengadakan pemeriksaan. Partai tidak melakukan intervensi hukum, itu yang penting," tambah Hasto.

Kemudian Hasto mengatakan, DPP PDI Perjuangan belum terpikir untuk mengganti Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dengan kader lain.

Dia mengatakan, secara internal partai masih syok dengan kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Guru Besar Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanuddin (Unhas)​​​ tersebut.

"Kami belum memikirkan ke sana (mengganti Nurdin) karena kami juga syok, kami sangat kaget karena Beliau itu rekam jejaknya kan sangat baik," tegas Hasto.