KemenPPPA Jalin Kerjasama dengan UNRC Pastikan Perempuan Sejahtera

Bahas Kelanjutan RUU P-KS, Menteri PPPA Raker Dengan Komisi VIII DPR — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmavati saat mengikuti rapat kerja dengan komisi VIII DPR membahas lima program prioritasnya untuk periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khusunya para perempuan.

Dia mengakui pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi masyarakat, termasuk perempuan. Untuk itu, KemenPPPA menjalin kerjasama dengan United Nations Resident Coordinator (UNRC) untuk Indonesia. UNRC menyebutkan bahwa pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dan menjadi isu prioritas dalam kerangka kerja United Nation Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF).

"Melalui kerangka kerja jangka menengah atau UNSDCF, KemenPPPA sepakat memastikan no one left behind," kata Bintang dalam keterangan resminya, Minggu (28/2/2021).

Bintang menjelaskan, dalam Kerangka kerja UNSCDF, menggambarkan visi dan respon Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke dalam prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kerangka kerja sama PBB melalui UNRC yang berkaitan dengan SDGs itu, kata Bintang, sejalan dengan lima isu prioritas arahan Presiden Joko Widodo yang pernah diarahkan kepada Kemen PPPA, yaitu isu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

"Kami akan fokus kepada perempuan kepala keluarga, pra sejahtera, dan perempuan penyintas," kata Bintang.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati sampaikan RUU PKS jadi fokus utama.

2 dari 2 halaman

Mencegah Perkawinan Anak

Dengan memberdayakan kewirausahaan perempuan, Bintang yakin Kemen PPPA bisa berkontribusi bagi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sebab, kata dia, yang mendapatkan manfaat bukan hanya perempuan itu sendiri, namun juga keluarganya serta negara secara keseluruhan.

Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada isu penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Kemudian fokus menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan terakhir, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak.

"Selama pandemi Covid-19, KemenPPPA telah meluncurkan program Bersama Jaga Keluarga Kita (Berjarak). Terdapat 10 aksi untuk memastikan perempuan dan anak aman dari Covid-19," ujarnya.

"Kami juga meluncurkan layanan psikologi untuk sehat jiwa (SEJIWA), serta menyerahkan paket pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak," imbuhnya.

Reporter: Rifa Yusya Adilah

Sumber: Merdeka

Setahun Agresi Militer Israel, Kedubes Amerika Serikat di Jakarta Diserbu Pengunjuk Rasa Pro Palestina