DPR Minta KPK Bergerak Cepat Temukan RS yang Potong Insentif Nakes

Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, pihaknya menyoroti langsung manajemen rumah sakit yang melakukan pemotongan insentif terhadap tenaga kesehatan. Menurut Ipi, hal tersebut dilakukan KPK demi mencegah tindakan kesewenangan.

"KPK mengimbau kepada Manajemen Rumah Sakit agar tidak melakukan pemotongan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes). KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen," kata Ipi lewat keterangan pers diterima, Selasa (23/2/2021).

Ipi menambahkan, KPK telah meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama mengawasi agar tidak ada pemotongan bagi insentif terhadap tenaga kesehatan sebagai garda terdepan melawan Covid-19.

"Insentif kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19," jelas Ipi.

Selain insentif, KPK juga menyoroti perlunya santunan kematian terhadap tenaga kesehatan yang gugur saat berjuang melawan Covid-19. Menurut Ipi, aturan terait sudah diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020, sebagai hak bagi tenaga kesehatan.

"Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," Ipi menandasi.