Demokrat: Jika KLB Ilegal Disahkan, Jokowi Langgar Komitmen Tegakkan Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta Isu KLB ilegal Partai Demokrat yang sedang santer dibicarakan diyakini tengah menguji komitmen Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi demokrasi. Jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal ini disahkan pemerintah, Presiden Jokowi dinilai mencoreng namanya sendiri, dan akan dikenang sebagai Presiden yang merontokkan demokrasi di Indonesia.

"Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan," ujar Dr Irwan Fecho, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur,

"Jika sampai KLB ilegal dibiarkan terlaksana dan kepengurusan abal-abal yang dihasilkan kemudian disahkan, Presiden bertanggung jawab sepenuhnya atas pemecahbelahan parpol ini," tegas anggota Fraksi Demokrat ini.

Irwan percaya Presiden Jokowi punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik.

"Beliau adalah pemimpin eksekutif nasional, yang mengendalikan para menteri, termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala KSP Moeldoko. Jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan, artinya cuma dua, Presiden tidak bisa mengendalikan pembantu-pembantunya atau Presiden diam-diam membiarkan. Ingat, diamnya Presiden juga merupakan tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan (guilty by omission)," jelas Irwan.

Irwan juga mempertanyakan kepergian Kepala KSP Moeldoko ke Medan, berdasarkan bukti tiket yang ia temukan.

"Apakah kepergian Pak Moeldoko ini atas seizin Presiden? Untuk agenda dinas apa? Jika tidak seizin Presiden, berarti Pak Moeldoko mangkir dari tugas dong?" dia memungkasi.

Sementara itu, dosen ilmu politik dari UIN Ciputat, Adi Prayitno mengatakan semua pihak, terutama pemerintah, mesti hati-hati menyikapi isu KLB Demokrat.

Ini isu serius yang akan menjadi alat ukur melihat kualitas demokrasi saat ini. Pemerintah mesti jernih dan memastikan lingkaran pejabat tedalam Istana tak terlibat cawe-cawe dalam urusan politik partisan partai.

"Tidak puas pada Ketum partai itu perkara biasa dalam demokrasi. Ada mekanismenya macam rapat, mediasi, dan lain-lain. Menjadi tak rasional jika ketidakpuasan itu dilakukan dengan cara tidak elegan, mengundang pihak luar mengambil alih kekuasaan politik secara paksa. Itu tidak sehat," ujar Adi.

"Kalau tidak puas, keluar saja dan bikin partai baru seperti Amien Rais dan Fahri Hamzah. Itu jauh lebih jantan ketimbang mengkudeta pemimpin yang sah," tutup dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: