Mahfud Md soal Kisruh Dualisme Sekda Papua: Sudah Dicapai Kesepakatan

Pemprov Papua berseteru dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pejabat Sekda Provinsi. Saat Mendagri Tito Karnavian sudah melantik Sekda definitif, Wagub Papua Klemen Tinal malah melantik Penjabat Sekda.

"Terkait dengan tindakan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang tetap memperpanjang serta melantik Pj Sekda Provinsi Papua tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri adalah tindakan yang inkonstitusional sangat bertentangan dengan Perpres No.3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah yang menegaskan pengangkatan penjabat Sekda Provinsi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri (vide pasal 5 ayat 1)," ungkap Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Rully mengatakan, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan khususnya menyangkut tindakan melampaui wewenang dan sebagai bentuk pelanggaran sumpah Kepala Daerah untuk menaati dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.

Menurut Rully, atas tindakan hukum administratif yang bertentangan peraturan perundang-undangan tersebut, maka patut kiranya Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan langsung kepada Wakil Gubernur Provinsi Papua yang telah melakukan pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam PP No.12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Tindakan tersebut bertentangan dengan semangat UU ASN sebagai bagian dari reformasi aparatur sipil negara yang berlaku nasional dan terintegrasi dalam penyelenggaraan aparatur sipil pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sebagai bagian dari program strategis nasional sehingga layak untuk diberikan peringatan tertulis," tuturnya.