6 Pernyataan AHY Usai KLB Sumut Putuskan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Kongres Luar Biasa atau KLB di Sumatera Utara adalah ilegal.

"Terkait KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader yang bersekongkol dengan aktor eksternal. Saya berdiri di sini tidak sendirian," kata AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.

"Mungkin saya terlihat hanya dengan Sekjen saya tapi sejatinya saya berdiri tegap di sini mewakili jutaan kader dan simpatisan Demokrat di seluruh Tanah Air," lanjut dia.

AHY memastikan peserta KLB tidak memiliki suara sah. Sebab, seluruh DPD dan DPC mendukung kepemimpinannya yang sah, hasil Kongres Demokrat 2020.

"Saya berdiri mewakili 34 DPD di 34 provinsi. Mewakili ketua DPC di 514 kabupaten/kota, juga ribuan anggota dewan Fraksi Demokrat. Saya juga berdiri di sini karena mandat dan amanat dari seluruh kader yang memiliki hak suara sah yang diberikan pada Kongres kelima Demokrat 2020. Kongres yang sah, demokratis dan telah disahkan negara," ungkap AHY.

Dia pun meyakini bahwa KLB Demokrat di Sumut adalah abal-abal dan tak memiliki dasar hukum.

AHY pun mengatakan, sikap Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang secara gamblang menerima pinangan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara, melecehkan aturan partainya.

"Tentu ini melecehkan administrasi aturan dan segala prinsip yang digunakan Partai Demokrat saat ini, demi ambisi dan kepuasan pribadi demi agenda yangg kita tidak tahu sampai sejauh mana," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 5 Maret.

AHY bahkan menyebut sikap Moeldoko yang telah terang mengesampingkan tudingan sebelumnya adalah sikap yang tidak kesatria.

Bagi AHY, Moeldoko adalah senior yang harus dihormati dan menjadi contoh karena sesama jebolan akademi militer. Namun, satu hal AHY sadari, bahwa tidak semua senior di militer wajib diperlakukan demikian, salah satunya terhadap Moeldoko.

"Saya dulu prajurit dan Beliau (Moeldoko) juga dan saya menghormati senior. Dari senior kita belajar, tapi dari senior pula lah yang mengajarkan bahwa tidak semua bisa menjadi contoh yang baik," kata AHY.

Dia pun dengan tegas menyatakan, bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di tubuh Partai Demokrat. Hal ini menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepenguruasn, saya AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate," tegas AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

AHY menilai, pernyataanya merujuk pada AD dan ART Partai Demokrat yang telah disahkan negara dan berdasarkan validitas Kementerian Hukum dan HAM.

"Konstitusi kami AD dan ART kami tidak berubah, berdasar kongres kelima yangg telah disahkan Kemenkumham," jelas AHY.

Putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyebut, KLB Sumut adalah dagelan politik dan tidak logis.

"KLB ini bisa dikatakan dagelan. Saya sih tidak terima dengan akal sehat sebetulnya. Tapi sudah terjadi. Akan kami hadapi, karena kami punya hak dan kewajiban," tegas AHY.

Dia pun berjanji akan terus berjuang untuk masa depan Partai Demokrat dan mempertahankan dari segala rencana dan upaya penggulingan kekuasaan yang inkonstitusional.

"Saya bersaksi akan terus berjuang untuk mempertahankan partai kami Demokrat dan insyaallah kami menjaga demokrasi dan keadilan," kata AHY memungkasi.

etua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut turun tangan menyelesaikan konflik partainya.

Menurut AHY, Jokowi bisa memerintahkan Menkumham untuk tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

"Saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.

Menurut AHY, Jokowi sebagai kepala negara seharusnya menjunjung tinggi sikap demokrasi dan menolak hal-hal yang mencederai. Karenanya, AHY meminta Jokowi sebagai perwakilan pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Saya meminta negara dan aparatur pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat," ucapnya.

AHY mengatakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara ilegal dan inkonstitusional. Menurut dia, hal ini mengacu kepada AD/ART partai berlambang bintang mercy itu.

"Saya ingin menjelaskan sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat mengapa KLB di sumut ilegal," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.

Pertama, dia menuturkan, untuk bisa menyelenggarakan KLB, maka harus disetujui oleh 2/3 dari jumlah ketua DPD dan setengah dari jumlah ketua DPC. Diketahui, jumlah seluruh DPD adalah 34 ketua, dan DPC adalah 514 ketua.

"Keduanya adalah angka minimal bisa diinisisai KLB berdasarkan AD dan ART kami," jelas AHY.

Selain itu, jika dua hal tersebut sudah terpenuhi maka KLB bisa diselenggarakan dengan menambah satu syarat lagi, yaitu mendapatkan restu atau izin dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Ketiga, KLB dapat terselenggara harus dengan sepersetujuan ketua majelis tinggi partai," tegas AHY.

AHY melanjutkan, jika ketiga klausul tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh para peserta KLB, maka dapat diyakini bahwa KLB yang digelar adalah KLB ilegal.

"Faktanya seluruh ketua DPD tidak ikut dan berada di daerah masing-masing, faktanya juga para Ketua DPC demikian, setia dan solid pada partai. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan partai tentu itu berita bohong," kata AHY.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengakui ada sejumlah kader pengurus DPC datang ke Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara.

"Ada memang Ketua DPC yang terpapar. Semua itu ada 34 yang saya catat," kata AHY dalam konferensi pers, Jumat, 5 Maret 2021.

Meski demikian, dia menuturkan mayoritas yang hadir di KLB Demokrat Sumut adalah mereka bukan pemilik suara sah karena kader yang sudah lama tidak aktif, dipecat, bahkan pindah partai.

"Saya sendiri telah menerima surat kesetiaan dan penolakan KLB dari DPD-DPC seluruh Indonesia. Paling tidak 93 persen berada di tempatnya masing-masing, artinya mereka tidak lakukan penerbangan ke Sumut," ungkap AHY.

Dia menegaskan, hanya tujuh persen yang berada di KLB Demokrat.

"Faktanya di lapangan hanya 7 persen. Itu pun sudah kita ganti sudah kita Plt," kata AHY.

AHY mengklaim, para peserta KLB yang hadir dikarenakan adanya ancaman atau iming-iming imbalan semata.

"Yang saya sayangkan, banyak dari mereka yang hadir atas dasar ancaman dan juga imbalan berupa uang posisi dan kedudukan," tutur AHY.