7 Respons SBY Usai KLB Sumut Pilih Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan saat ini partainya tengah berkabung. Sebab, hari ini, 5 Maret 2021 Kepala Staf Presiden Moeldoko telah menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk merebut jabatan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung. Sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung karena akal sehat telah mati. Sementara keadilan supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY dalam konferensi persnya, Jumat, 5 Maret 2021.

Menurut SBY, KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara adalah kongres abal-abal. 

"KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader PD alias pihak eksternal partai menjadi Ketum Partai Demokrat," kata SBY.

Moeldoko, kata dia, telah mendongkel dan merebut kursi Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun lalu diresmikan oleh negara dan pemerintah.

SBY pun merasa menyesal dan meminta maaf pernah memberikan jabatan kepada Moeldoko sebagai Panglima TNI ketika menjadi Presiden RI.

SBY menilai, Moeldoko melakukan perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji dan jauh dari sikap kesatria.

"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji dan jauh sikap ksatria dan nilai moral," ujar SBY dalam konferensi pers, Jumat (5/3/2021).

Menurut SBY, Moeldoko juga membuat malu kepada perwira dan prajurit yang pernah bertugas di TNI.

"Hanya mendatangkan malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI," ucapnya.

SBY pun merasa malu dan bersalah pernah memberikan jabatan kepada Moeldoko sebagai Panglima TNI ketika menjabat Presiden RI dulu. Ia pun memohon ampun kepada Tuhan.

"Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha kuasa atas kesalahan saya itu," pungkasnya.

Dia pun menyebut apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang setuju menjadi Ketua Umum Demokrat hasil buah keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumut, sungguh tega.

"Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega. Dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," kata SBY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.

Seperti diketahui, Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat. Namun, Moeldoko tak hadir dalam perhelatan tersebut.

Pihak penyelenggara lalu menelepon Moeldoko. Dalam kesempatan itu, dia pun sempat bertanya soal keseriusan kader Demokrat yang memilihnya sebagai ketum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Usai mendengar penjelasan para kader, Moeldoko pun menerima jabatan barunya tersebut.

"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati permintaan sodara untuk kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko.

Kepada para kadernya, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para kadernya bersabar dan berikhtiar dalam menghadapi badai yang saat ini tengah dihadapi Demokrat. 

"Bersabar dan ikhtiar untuk mendapat keadilan sejati," kata SBY dalan konferensi persnya, Jumat.

SBY pun yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bijaksana dalam menanggapi kisruh yang dihadapi Partai Demokrat. Dimana menurut SBY, Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Moeldoko Cs di Deli Serdang, Sumatera Utara telah mendongkel secara paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya percaya Presiden Jokowi miiki integritas dan kearifan dalam menyikapi pendongkelan Partai Demokrat yang sah ini. Saya percaya bahwa pemerintah akan bertindak adil serta menegakkan hukum yang berlaku baik institusi kita, UUD 1945 dan UU Parpol maupun AD/ART Partai Demokrat yang secara hukum mengikat," kata dia.

Untuk itu, SBY juga mengajak semua kader Partai Demokrat yang mendukung AHY untuk bersatu dan berjuang bersama mencari keadilan.

"Dunia politik tidak indah mari rapatkan barisan di bawah komando AHY saya mengajak para kader untuk berjuang bersama, sampai keadilan benar-benar kita dapatkan di tanah Indonesia ini," kata SBY.

SBY menyebut upaya mencari keadilan ini sebagai perang. 

Untuk menegakkan keadilan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh kader bersatu.

"Mari kita makin bersatu dan merapatkan barisan di bawah komando Ketum AHY saya mengajak para kader untuk berjuang bersama berjuang sampai keadilan benar kita dapatkan," kata SBY dalam konpers, Jumat, 5 Maret.

SBY menyebut perjuangan mempertahankan partai adalah pertarungan atau perang suci yang dibenarkan.

"Pertarungan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuangan suci dan mulia, ibarat perang kita melalukan perang yang dibenarkan demi mendapat keadilan semoga Tuhan allah memberi pertolongan kepada kita," ucapnya.

SBY juga menegaskan bahwa KLB Sumatera Utara tidak sah karena tidak sesuai AD/ART Demokrat. Dia menyebut kekuatan AD/ART dalam Parpol setara dengan UUD pada negara.

“"D dan ART sesuai undang-undang partai politik yang berlaku saat ini adalah peraturan dasar bagi kehidupan partai politik. Sama halnya dengan undang-undang Dasar atau Konstitusi yang berlaku bagi negara, baik itu undang-undang dasar maupun anggaran dasar mengikat secara hukum,” kata SBY dalam konpers, Jumat (5/3/2021).

"Karenanya segala kegiatan partai yang tidak sesuai dan bertentangan dengan AD dan ART adalah tindakan ilegal atau melawan hukum," sambungnya.

SBY menjelaskan, dalam AD dan ART Partai Demokrat pasal 81 ayat 4 disebutkan bahwa kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan, pertama majelis tinggi partai atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah pimpinan daerah dan 1/2 dari jumlah dewan pimpinan cabang serta disetujui oleh ketua majelis tinggi partai.

"Mari Kita uji sekarang apakah KLB Deli Serdang ini sah secara hukum. Ingat Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 undang-undang Dasar 1945. Majelis tinggi partai yang saya pimpin dan kini berjumlah 16 orang tidak pernah mengusulkan kongres luar biasa. Jadi syarat pertama sudah gugur," jelasnya.

Selain itu, syarat KLB kedua dewan pimpinan daerah yang mengusulkan KLB minimal dua pertiga dari 34 pimpinan daerah.

Syarat KLB lainnya, usulan DPD dan DPC harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis tinggi parta.

"Saya sebagai Ketua Majelis tinggi partai tidak pernah memberikan persetujuan atas pelaksanaan KLB ini,jadi syarat keempat pun tidak dipenuhi, kesimpulan besarnya adalah semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi sehingga KLB Ini benar-benar tidak sah dan ilegal," tandasnya.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun mengaku tidak menyangka kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat bakal terjadi.

Apalagi pengambilalihan kepemimpinan kursi ketua umum itu dilakukan oleh orang yang berada di lingkar kekuasaan. Yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Sebagai orang yang menggagas berdirinya Partai Demokrat termasuk yang membina dan membesarkan partai ini bahkan pernah memimpinnya tak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan," ujar SBY dalam konferensi pers, Jumat, 5 Maret 2021.

SBY menuturkan, selama 10 tahun menjadi Presiden RI, tidak pernah ia mengganggu atau merusak partai lain. 

"Saya benar-benar tidak menyangka karena sewaktu selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu baik secara pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain seperti yang kami alami saat ini," ujar SBY.

Sebulan lalu, kata SBY, ucapan nyinyir dan menyerang Partai Demokrat bertubi-tubi datang ketika mengungkap dugaan kudeta yang direncakan Moeldoko bersama kader dan mantan kader Demokrat.

Saat itu banyak pihak meragukan pengambilalihan ketua umum Partai Demokrat benar-benar terjadi. Namun, SBY mengatakan, hal itu menjadi terang saat Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.