Mahfud Md: Pemerintah Tak Lindungi Demokrat KLB Sumut, Tapi Tidak Boleh Bubarkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menegaskan, pemerintah tidak bisa membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Namun, kata dia, tindakan tersebut bukan berarti pemerintah melindungi KLB yang kontra terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kalau saya menyebut hal kita tidak bisa melarang KLB karena ini masih ada saja orang menuduh, KLB itu dilindungi, enggak ada, enggak ada urusannya. Pemerintah enggak melindungi KLB di Medan, tetapi memang tidak boleh membubarkan," jelas Mahfud Md saat memberikan keterangan pers dalam sebuah video, Minggu (7/3/2021).

Menurut dia, pemerintah menyalahi UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum apabila membubarkan KLB Demokrat di Deli Serdang.

Mahfud mengatakan, hal serupa juga dilakukan pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika terjadi dualisme di PKB pada 2008 yang menghasilkan kubu Parung (Gus Dur) dan Ancol (Cak Imin). Hal yang sama pun dilakukan pemerintahan era Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Pak SBY tidak membubarkan KLBnya PKB, ada dua, dan berkali-kali forum. Bu Mega juga endak membubarkan KLB-nya Pak Tori (Matori Abdul Jalil)," kata dia.

"Bukan Pak SBY dan Bu Mega memihak, tapi memang oleh UU tidak boleh. Seperti sekarang, UU-nya sama berlaku UU Nomor 9 Tahun 1998," sambung Mahfud Md.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini: