Pertemuan 15 Menit Jokowi dan Amien Rais di Istana

Liputan6.com, Jakarta Tak banyak diketahui sebelumnya kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi, punya agenda bertemu tujuh anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/3/2021) siang. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Amien Rais, Abdullah Hehamahua dan Marwan Batubara.

Publik baru mengetahui adanya pertemuan tersebut setelah diungkap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md dalam jumpa pers yang disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden, Selasa siang.

Mahfud Md mengatakan, Jokowi terlibat pembicaraan serius dengan anggota TP3 dalam pertemuan yang digelar tak lebih dari 15 menit itu. Pembicaraan antara lain membahas upaya penegakan hukum terkait tewasnya enam laskar FPI. Mereka meminta agar kasus tersebut dibawa ke Pengadilan HAM.

"Tujuh orang yang diwakili oleh Pak Amien Rais dan Pak Marwan Batubara tadi, mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan 6 laskar FPI dan mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM, karena pelanggaran HAM berat," kata Mahfud.

Jokowi, kata Mahfud, menyatakan bahwa telah meminta Komnas HAM untuk bekerja dengan independen dalam mengusut kasus tersebut. Komnas HAM pun telah menyampaikan hasil temuannya bahwa yang terjadi di Tol Cikampek KM 50 merupakan pelanggaran HAM biasa.

Mahfud menegaskan bahwa pemerintah terbuka menerima masukan terkait kasus tersebut. Namun, dia meminta anggota TP3 membawa bukti yang membenarkan peristiwa pembunuhan enam laskar FPI adalah pelanggaran HAM berat.

"Saya katakan pemerintah terbuka kalau ada bukti mana bukti pelanggaran HAM berat itu, sampaikan sekarang atau kalau ndak sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan," ujarnya.

"Karena kalau keyakinan kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C," sambung Mahfud.

Dia menyampaikan hasil investigasi Komnas HAM menyatakan bahwa yang terjadi di KM 50 adalah pelanggaran HAM biasa, bukan berat. Mahfud menjelaskan kasus itu ditetapkan pelanggaran HAM berat apabila dilakukan secara struktur dan sistematis.

"Terstruktur, sistematis, juga jelas tahap-tahapnya. (Ada) Perintah pengerjaan itu. Itu pelanggaran HAM berat. Masih menimbulkan korban yang meluas," ucapnya.

Pemerintah siap menerima apabila ada bukti-bukti yang menyatakan kasus pembunuhan enam laskar FPI adalah pelanggaran HAM berat. Bahkan, pemerintah siap mengadili pelaku sesuai ketentuan Undang-Undang.

"Kalu ada bukti itu, ada bukti itu mari bawa. kita adili secara terbuka. kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang nomor 26 tahun 2000," tutur Mahfud.

Selain itu, Mahfud menegaskan, Presiden Jokowi dan pemerintah tak ikut campur dalam investigasi pembunuhan emam laskar Front Pembela Islam (FPI). Menurut dia, pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus tersebut kepada Komnas HAM.

"Presiden, pemerintah sama sekali tidak ikut campur, tidak pernah minta agar Komnas HAM menyimpulkan ini, menyimpulkan itu tidak," kata Mahfud.

Dia mengatakan, sejak peristiwa tersebut meletus, masyarakat mulai mendesak agar dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penembakan enam laskar FPI itu. Sebagian masyarakat meminta TGPF dibentuk pemerintah.

Namun, ada pihak-pihak yang tak mempercayai apabila tim dibentuk pemerintah karena khawatir dengan hasil investigasi. Akhirnya, Jokowi memberikan Komnas HAM kewenangan untuk mengusut peristiwa tersebut.

"Maka waktu itu, Presiden mengumumkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, silakan Komnas HAM bekerja sebebas-bebasnya. Panggil siapa saja yang merasa punya pendapat dan punya bukti, yang merasa punya keyakinan panggil. Nanti sampaikan Presiden apa rekomendasinya," jelasnya.

Mahfud mengatakan, penyelidikan Komnas HAM menyebutkan peristiwa yang terjadi di Tol Cikampek KM 50 hingga menewaskan enam laskar FPI bukanlan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM menyatakan peristiwa itu hanyalah pelanggaran HAM biasa.

"Temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek, Tol Cikampek KM 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa," ujar Mahfud.

Saksikan video pilihan di bawah ini: