6 Hal yang Diungkapkan Peserta KLB Demokrat di Deli Serdang

Salah satu peserta anggota Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Gerald Piter, mengaku diiming-imingi duit sebesar Rp 100 juta jika mau hadir dalam kegiatan tersebut.

Dia mengaku telah melaporkan hal itu ke Ketua DPC Demokrat Kotamobagu Ishak Sugeha. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Ishak.

"Saya ditawari uang Rp 100 juta, kalau tiba di sana dikasih Rp 25 juta, sisanya pas sudah selesai acara Rp 75 juta," kata Gerald lewat rekaman video yang ditayangkan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021.

Gerald mengungkap, sosok yang mengajak dan mengiming-iminginya duit adalah seseorang bernama Vecky Gandey. Menurut dia, Vecky adalah mantan kader Partai Demokrat yang sudah nonaktif.

"Pada 18 Februari Pak Vecky mengajak saya mengikuti KLB, melalui pesan whatsapp mengikuti kongres untuk memilih ketua umum yang baru yang langsung dikatakan adalah Pak Moeldoko, dia katakan kita gerbong sekarang gebong Pak Moeldoko," kata Gerald.

Meski dilanda kebimbangan, Gerald akhirnya bertolak ke Deli Serdang untuk mengikuti KLB Demokrat. Tujuannya semata demi mendapatkan uang yang dijanjikan. Namun pada kenyataannya Gerald hanya mendapat ongkos sebesar Rp 5 juta.

"Nyatanya saya hanya mendapat Rp 5 juta, saya bingung ini apa-apaan? Saat ini saya sadar kalau KLB ini memang ada yang tidak beres mulai dari prosesnya dan segalanya," ucap dia.

Mantan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu itu mengaku marah dan protes lantaran tak mendapatkan uang sesuai dengan yang dijanjikan.

"Kami dijanjikan panitia awalnya Rp 100 juta tapi cuma dikasih Rp 5 juta. Kami protes, kami marah," kata Gerald.

Menurut dia, saat keributan itulah, Nazaruddin menambahkan Rp 5 juta lagi untuk para kader Demokrat yang hadir di KLB.

"Saat ribut-ribut soal itu akhirnya ditambahkan Rp 5 juta lagi oleh Pak M Nazaruddin," ungkap Gerald.

Total para peserta KLB Demokrat Sumut, berdasarkan klaim Gerald, membawa pulang uang total Rp 10 juta.

Peserta KLB Demokrat Deli Serdang disebut tidak mendapat janji uang Rp 100 juta untuk mengikuti KLB. Mereka hanya mengantongi 5 juta di awal dan tambahan 5 juta dari kader Demokrat pro KLB, Nazaruddin.

Kubu KLB Demokrat Hencky Luntungan mempertanyakan kesalahan Nazaruddin karena memberi uang tersebut. Kata dia, Nazaruddin dengan tulus memberikan uang kepada peserta KLB agar tidak ribut.

"Sekarang kalau siapa pun uang dengan ketulusan apa itu salah? Saya tanya aja. Apa itu salah? Dia memberikan dengan ketulusan supaya tidak terjadi ribut-ribut salahkah itu, dosakah itu," ucap Hencky, Selasa, 9 Maret 2021.

"Jangankan Nazaruddin, Djoko Tjandra pun kalau dia keluar dan mau membantu orang apakah itu salah? Apakah itu tidak boleh diambil? Ayo, sementara orang juga butuh makan," sambung dia.

Menurutnya, tidak salah peserta KLB menerima uang dari Nazaruddin. Dia geram persoalan ini ditarik ke arah negatif.

"Kalaupun ada Nazaruddin memberikan dengan ketulusan kenapa tidak diterima? Apa salah orang memberi. Cuma kan ini ditarik ke opini yang negatif thinking. Masih bagus Nazaruddin memberikan tanpa komen," terang Hencky.

Kemudian menurut Hencky, yang dibagikan di KLB Demokrat hanya ada uang akomodasi dan nilainya tidak mencapai Rp 100 juta.

"Itu kan sebuah cerita yang dijadikan opini, membuktikan sebetulnya bahwa kami tidak memberikan Rp 100 juta, hanya mengembalikan uang jalan, akomodasi," kata Hencky.

Dia justru balik bertanya soal tudingan Rp 100 juta ke kader Demokrat yang hadir di KLB.

"Tidak ada Rp 100 juta, dari mana? duitnya dari mana? Saya sudah bicara dari awal bahwa tidak diberikan uang kecuali transportasi dan akomodasi serta konsumsi," ungkap Hencky.

Hencky bahkan mengklaim para panitia KLB Demokrat juga patungan untuk biaya akomodasi.

"Panitia kita ini kan rata-rata pengusaha. tolong dicatat Hencky Luntungan punya perusahaan tiga," kelakarnya.

Meski demikian, dia tak mau mengungkapkan jumlah yang dikeluarkan di KLB Demokrat tersebut.

"Kecil besarnya itu kan normatif aja lah. Kalau saya sejak mendirikan partai ini kan juga membiayai diri sendiri dan teman-teman," jelas Hencky.

Politikus Demokrat pro KLB Max Sopacua membantah bahwa pihaknya menjanjikan Rp 100 juta untuk para kader yang bersedia hadir di Deli Serdang.

"Saya kira tidak. Itu opini yang dibentuk saja oleh orang-orang tertentu," kata Max seperti dilansir dari Antara.

Meski demikian, Max tak menerangkan lebih lanjut atas tudingan bahwa KLB Demokrat diiming-imingi uang.

Juru Bicara Partai Demokrat versi KLB M Rahmad menuding di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kali pertama pemerintah mengkudeta kepemimpinan di partai politik.

"Jadi keterlibatan pemerintah ke dalam kudeta partai politik itu tercatat adalah ketika era Pemerintahan Pak SBY, bukan sekarang," kata Rahmad dalam sebuah sesi webinar.

Rahmad menuduh SBY yang saat itu menjabat sebagai Presiden sekaligus ketua dewan pembina Partai Demokrat, mengkudeta kepimpinan Anas Urbaningrum di partai itu.

Menurutnya saat itu sangat sulit membedakan posisi SBY sebagai Presiden dan ketua dewan pembina partai berlambang Bintang Mercy tersebut.

Hal itu sekaligus membantah tudingan dari Partai Demokrat kubu Cikeas yang menganggap adanya intervensi Istana dalam sebuah kisruh yang disebutnya konflik internal Partai Demokrat itu.

"Jadi sekali lagi, tuduhan bahwa ini didalangi oleh Pak Moeldoko adalah tuduhan yang tidak benar, tidak berdasar," tegasnya.

Rahmad menjelaskan, bahwa pengambilalihan Partai Demokrat tidak dimotori oleh Moeldoko. Menurut dia, Moeldoko hanya dipinang untuk menkhodai partainya menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lewat KLB.

Pemilihan Moeldoko, menurut Rahmad juga sudah melewati evaluasi oleh para senior partai itu.

"Moeldoko memang diajak, tapi kan nggak terlibat dari awal. Tuduhan selama inikan ini didalangi Pak Moeldoko," jelas Rahmad.

Kubu KLB Partai Demokrat Deli Serdang Sumut mengklaim telah menyerahkan hasil KLB tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM. Kubu KLB menyebut sudah mendaftarkan kepengurusan Demokrat hasil KLB ke Kemenkumham.

"Kita emang punya tim masing-masing, dan tadi informasinya sudah didaftarkan ke Kementerian hukum dan HAM," kata Kepala Badan Komunikasi DPP Partai Demokrat Versi KLB, Razman Nasution saat jumpa pers di Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.

Razman menyebut, diantarnya berkas hasil kongres KLB ke Kemenkumham memang secara diam-diam. Dia beralasan, pihaknya tidak ingin mengganggu konsentrasi Kemenkumham.

"Jadi begini kami memang punya sikap untuk tidak mengganggu konsentrasi kementerian hukum dan HAM, kami tidak ramai ramai datang, kami tidak mau info ke media supaya kumpul di sana, terganggu mereka, sehingga tidak konsentrasi. Biarkan mereka pelajari," tutur Razman.

Di kesempatan sama, salah satu tim hukum KLB Demokrat, Ilal Ferhard mengungkapkan pihaknya melaporkan berkas KLB ke Kemenkumham pada pukul 14.00 WIB. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut.

"Jam 2," singkat dia.

(Dinda Permata)