KPK Terus Kumpulkan Bukti Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Rumah DP Nol Rupiah

KPK Beberkan Pengembangan Kasus Proyek Jalan di Bengkalis — Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) menyampaikan keterangan terkait pengembangan kasus proyek jalan Bengkalis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Ada enam proyek jalan dengan nilai proyek sebesar Rp 2,5 triliun dan total kerugian negara sebesar Rp 475 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri angkat bicara terkait pengusutan perkara korupsi pembelian lahan di Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Firli menyebut, bahwa KPK tengah mendalami kasus tersebut dengan terus mengumpulkan serangkaian bukti-bukti.

"KPK tetap fokus bekerja, pada saat ini kita sedang bekerja mencari dan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti, dengan bukti-bukti tersebut maka akan membuat terangnya suatu perkara pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya," kata Firli dalam keterangannya, Kamis (11/3/2021).

Firli menegaskan, siapapun pelaku dalam korupsi itu akan diungkap. Dia memastikan, KPK bekerja sesuai prinsip dan tidak pandang bulu menjerat pelaku.

"KPK akan terus bekerja dengan asas-asas tugas pokok KPK. Kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," tegas Firli.

Namun demikian, lanjut Firli, KPK juga harus berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah. Yaitu persamaan hak di muka hukum dan setiap tersangka segera diperiksa di peradilan.

"The sun rise and the sun set principle harus juga kita utamakan untuk ditegakhormati," Firli memungkasi.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut:

Komisi III DPR telah menyelesaikan seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima komisioner pun telah terpilih. Kelimanya adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron. Me...

2 dari 2 halaman

Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Diduga Terlibat

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Dalam kasus ini, KPK terus melakukan penyidikan dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa untuk Program DP Rp 0 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.

Dalam kasus ini, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya berinisial YCP telah dinonaktifkan dari posisinya setelah tersandung kasus korupsi.

Nama YCP menjadi salah satu yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Atas dasar itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menonaktifkan YCP sebagai Dirut PD Sarana Jaya.

Reporter: Genan Kasah

Sumber: Merdeka.com