Special Content: Dualisme Demokrat dan Potret Kudeta Politik Indonesia

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai apa yang menimpa Demokrat jadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia. Di matanya, ini menjadi masalah yang sangat serius dalam perkembangan demokrasi ke depan, termasuk untuk oposisi.

"Karena saya lihat oposisi selalu menjadi target untuk dibuat dualisme dan dikeluarkan SK Kemenkumham. Karena jarang sekali partai pendukung pemerintah yang dibelah dari intervensi luar," kata Pangi kepada Liputan6.com.

Menurut dia, sangat mengerikan jika partai politik sampai "dibegal", seperti yang terjadi pada Demokrat. "Memalukan dan mencoreng demokrasi kita karena partai politik harusnya diayomi, dilindungi, bukan dirusak dengan dualisme."

Sulit bagi pemerintah untuk menghindar dari asumsi keterlibatan dualisme Demokrat. Sebab, yang jadi Ketum Demokrat versi Deli Serdang adalah Moeldoko, yang notabene pejabat istana.

"Tidak mungkin orang-orang dekat Presiden bergerak tanpa izin Presiden. Untuk menghindari dugaan itu, mestinya presiden menjalankan sesuatu yang sesuai dengan UU Parpol," ucap Feri Amsari.

Pemerintah 2 Kaki?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan, pemerintah tidak bisa membubarkan KLB Demokrat. Namun, bukan berarti pemerintah melindungi KLB tersebut.

"Kalau saya menyebut hal kita tidak bisa melarang KLB karena ini masih ada saja orang menuduh, KLB itu dilindungi, enggak ada urusannya. Pemerintah enggak melindungi KLB di Medan, tetapi memang tidak boleh membubarkan."

Menurut Mahfud, pemerintah menyalahi UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum apabila membubarkan KLB.

Akan tetapi, menurut Feri Amsari, pemerintah seperti bermain dua kaki dengan memberi ruang kepada KLB Demokrat. Padahal, pemerintah sebenarnya bisa menjalankan ketentuan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"Dalam beberapa kali perpecahan partai, kan hampir mirip kasusnya dengan PPP dan PKPI. Ada ruang Kemenkumham seolah-olah sengaja membiarkan konflik itu berkepanjangan dengan membuka ruang kepada kedua pengurus. Padahal, kalau mengikuti UU Parpol sudah selesai semestinya. UU Parpol itu bagus, supaya partai mampu menyelesaikan masalah di internal mereka sendiri," ujar Feri.

Kudeta dalam partai politik Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Bahkan partai besar seperti PDI pernah mengalaminya.

PDI terbelah pada 1996 di bawah kubu Megawati dan Suryadi. Megawati merupakan ketua umum PDI berdasarkan hasil Kongres Surabaya pada 1993 untuk kepengurusan 1993-1998. Sedangkan Suryadi terpilih berdasarkan hasil Kongres Medan pada 22 Juni 1996 untuk periode 1996-1998.

"PDI dulu juga dibelah dan pemerintah Orde Baru yang jadi penumpang gelapnya. Tapi dulu kan tidak main kasar, kayak sekarang ini. Kalau sekarang, ketika Demokrat sudah minta perlindungan lewat surat, tapi pemerintahnya tidak bersuara," ucap Pangi Syarwi Chaniago.

Walau secara praktis dikudeta Orde Baru sebagai ketum parpol, legitimasi politik Megawati ketika itu meningkat drastis. Setelah Orde Baru tumbang, Megawati mendeklarasikan berdirinya PDI-Perjuangan yang menjadi partai yang kita kenal sekarang.

Partai besar lainnya, PKB, juga pernah mengalami dua kali perpecahan. Yang terakhir ketika dipecatnya Muhaimin Iskandar sebagai Ketum PKB oleh Dewan Syuro yang diketuai Gus Dur jelang Pemilu 2009.

Menurut Mahfud Md, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjadi presiden, tidak melarang ketika dualisme muncul di tubuh PKB.

"Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan, serahkan ke pengadilan," kata Mahfud.

Kedua kubu PKB akhirnya menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) masing-masing, di mana kubu Muhaimin digelar di Ancol, sedang kubu Gus Dur di Parung, Bogor.

Putusan pengadilan akhirnya menetapkan bahwa kepengurusan yang sah adalah PKB hasil MLB Ancol yang mengembalikan Cak Imin sebagai Ketum.

Kejadian yang menimpa Demokrat dinilai bisa mengancam keberadaan masa depan partai politik. Sebab, seseorang bisa dengan mudah menggelar KLB untuk menggulingkan kepepimpinan parpol.

"Misalnya saya tidak setuju dengan Ketum Parpol yang sekarang, kemudian saya adakan saja KLB di hotel, kumpulin massa bayaran, kumpulin orang sakit hati, yang dipecat, kemudian tinggal merapat ke pemerintah, keluarlah SK Kemenkumham," ucap Pangi Syarwi Chaniago.

"Kalau begini, bisa setiap hari ada KLB, setiap hari ada SK Kemenkumham. Ini bahaya sekali."

Pangi menjelaskan, tidak ada satu pun negara di dunia, ketika ada konflik partai politik, diserahkan ke Kemenkumham untuk menilai mana yang sah.

"Kalau ada masalah di internal, harusnya diselesaikan di Mahkamah Partai. Kalau tak selesai, naik ke level pengadilan. Kalau tak selesai juga, naik ke Mahkamah Agung. Tidak ke Kemenkumham karena itu sumber kekuasaan. Pemerintah pilihnya ya sesuai selera."

Di era Presiden Jokowi, selain Demokrat, ada beberapa partai politik yang juga mengalami dualisme seperti PPP, PKPI dan Partai Berkarya. Kemudian keluarlah SK Kemenkumham untuk kubu internal partai yang mendukung pemerintah.

"Jadi sebenarnya tidak boleh kader partai, tiba-tiba melakukan KLB tanpa sesuai UU Partai Politik dan AD/ART. Kalau dibiarkan begitu, ya pasti akan pecah semua itu nanti partai," ujar Feri Amsari.