Soal Pelepasan Saham Bir DKI, Gerindra: Jangan-jangan yang Menolak Tak Bisa Adu Argumentasi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif mempertanyakan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi yang bergeming terhadap permintaan Pemprov DKI untuk membahas rencana pelepasan saham bir di PT Delta Djakarta, Tbk. Syarif berpendapat, setuju tidaknya terhadap rencana Pemprov, lebih baik disuarakan dalam forum resmi.

"Jadi saya mengajak Pak Ketua, silakan hak politik masing-masing fraksi untuk melakukan penolakan tapi dalam forum resmi bukan di luar," ucap Syarif di Balai Kota, Jumat (12/3/2014).

Syarif mengatakan, secara pribadi, dia pernah menanyakan secara langsung kepada Prasetyo tak kunjung membuka pembahasan rencana divestasi saham. Saat itu, kata Syarif, politikus PDIP mengatakan alasan Pemprov untuk menjual saham di perusahaan produsen minuman beralkohol itu tidak kuat.

Mendapat jawaban tersebut, ia pun kembali mengajak Prasetyo agar mengabulkan permohonan Pemprov untuk menggelar pembahasan antara eksekutif dengan legislatif tentang rencana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 itu.

"Untuk pendidikan politik baik, masa bergayung sambutnya di luar bukan di rapat paripurna. Jangan-jangan justru yang menolak itu enggak bisa adu argumentasi, atau menolaknya argumentasinya lemah," ujarnya.

Sebelumnya Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Riyadi menyatakan sudah ada kajian tentang rencana penjualan saham Pemprov di PT Delta Djakarta Tbk. Kajian dilakukan sejak 2018.

"Sudah ada kajiannya. Kajian tentang, satu terkait dengan review investasi saham di PT Delta Djakarta, kemudian yang kedua kajian tentang rencana divestasi. Sudah 2018 kalau tidak salah," ucap Riyadi, Jumat (5/3).

Riyadi mengatakan, dari hasil kajian tersebut Pemprov DKI telah mengirim surat permohonan pembahasan kepada DPRD pada tahun 2018. Namun tak kunjung mendapat respon hingga saat ini.

Jika ditotal, Riyadi mengatakan Pemprov DKI sudah empat kali bersurat ke legislatif. Surat pertama dikirim pada Mei 2018. Kemudian surat kedua Januari 2019, surat ketiga dikirim Mei 2020 dan yang keempat Maret 2021.

"Belum ada jawaban secara tertulis, setahu atau seingat saya belum ada jawaban secara tertulis. Kita juga belum pernah diundang untuk dibahas atau apa," ucapnya.

Polemik mandeknya pembahasan rencana divestasi saham Pemprov di perusahaan produsen minuman alkohol itu memancing Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat suara.

Riza mengatakan, setuju tidaknya saham dijual asal pembahasan dilakukan terlebih dahulu.

"Tinggal sekarang bisa enggak dilaksanakan secepatnya. Kembali pada teman-teman DPRD. Sebenarnya saya yakin akan mendiskusikan ini akan ketemu titik temunya yang terbaik," kata Riza di Balai Kota, Rabu (3/3).

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: