Wagub DKI Ancam Beri Sanksi Berat Aparat yang Sunat Bantuan Sosial Tunai

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengancam beri sanksi berat ke aparat yang kedapatan memotong Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Silakan buktikan kalau ada yang disampaikan (bansos) DKI dipotong, silakan protes. Kalau ada aparat kami memotong di Bank DKI kita akan beri sanksi yang berat," kata Riza di Balai Kota Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (12/3/2021).

Riza meminta warga melapor apabila terjadi penyimpangan di lapangan. Namun, dia meyakini hal seperti ini tidak akan terjadi karena Bantuan Sosial Tunai di DKI Jakarta disalurkan secara nontunai melalui ATM.

"Terkait bansos dipotong, sekali lagi, tidak mungkin bansos dipotong, kenapa? Karena yang jadi kewajiban pemprov kami sampaikan APBD melalui Bank DKI langsung masuk ke ATM. Jadi tidak mungkin ada pemotongan karena itu langsung ke ATM masing-masing dan tidak berkurang satu perak pun," kata nya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani menerima laporan warga yang mengeluhkan pemotongan BST. Rani mendapat informasi, bantuan yang semestinya diterima sebesar Rp 300 ribu disunat menjadi Rp 200 ribu.

"Ada yang pernah info dari Rp 300 ribu mereka terima (hanya) Rp 200 ribu. Mereka tahu itu ada pemotongan karena mereka harus tanda tangan penerimaan di situ tertera Rp 300 ribu, berbeda dengan yang mereka terima," kata Rani.

Rani menjelaskan, bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial DKI Jakarta kepada warga semestinya disalurkan melalui ATM (cashless). Namun dia menemukan bansos dibagikan secara tunai.

Rani menyatakan temuannya ini tersebar di sejumlah wilayah Ibu Kota. Meskipun enggan merinci lebih lanjut, politikus Gerindra ini mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi penerimaan Bantuan Sosial Tunai secara berkala.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: