Batu Penarung Normalisasi Ciliwung

Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan dua masalah utama dalam pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai sebagai upaya mengatasi banjir di ibu kota.

"Satu, masalahnya banyak (lahan) yang bersengketa, masih di pengadilan," kata Riza Patria di Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.

Dengan begitu, Pemprov DKI membutuhkan waktu menunggu proses sengketa lahan selesai sebelum melakukan pembebasan lahan untuk penanganan banjir.

Selain itu, pembebasan lahan untuk proyek normalisasi sungai di Jakarta juga terkendala anggaran. "Kedua masalah anggarannya, kami kan punya keterbatasan," kata Riza.

Politikus Gerindra itu menuturkan, Pemprov DKI sudah menganggarkan sekitar Rp 5 triliun sampai dengan tahun 2024 hanya untuk pembebasan lahan untuk proyek normalisasi di aliran Sungai Ciliwung.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, anggaran tersebut terbilang jauh lebih besar. Riza memberi contoh pembebasan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi, Jawa Barat yang menelan sekitar Rp 1,3 triliun, namun sudah mendapatkan waduk berkapasitas besar.

Selain itu Riza mengatakan, mafia tanah menjadi salah satu hambatan terkait pembebasan lahan untuk normalisasi sungai.

"Kami sendiri terkait penanganan banjir, termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi. Karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya dan juga mafia-mafia tanah," kata Riza di Balaikota, Jakarta, Selasa 9 Maret 2021.

Selain itu, Riza juga mengakatan masalah kepemilikan lahan juga menjadi permasalahan semua pihak. Karena hal itu, Riza menyatakan perlunya aturan yang tegas.

"Ini memang PR yang tidak mudah, soal aset kita tahu tanah ini adalah satu aset. Saya sering menyampaikan tidak bisa dikloning, tidak bisa dikembangkan, sementara penduduk bertambah," kata Riza.

Ahmad Riza Patria mengatakan pembebasan lahan untuk program normalisasi untuk pengendalian banjir akan dilakukan secara bertahap. 

Kata dia, pembebasan lahan akan dilakukan melalui Dinas Sumber Daya Air dan Walikota setempat. 

"Kita akan teruskan pembangunan normalisasi di Jakarta. InsyaAllah kita akan kebut dalam dua tahun ke depan," kata Riza di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2021). 

Selain itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementrian PUPR terkait pelaksanaan program normalisasi tersebut. Riza juga mengklaim pembebasan lahan setiap tahun dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.