Aksi Saling Lapor Demokrat AHY dengan Kubu KLB Sumut

Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang melaporkan Andi Alfian Mallarangeng selaku Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya, Sabtu.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat versi KLB Razman Nasution. Ia menerangkan bahwa Andi diduga melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Moeldoko.

Namun, laporan tersebut ternyata terganjal SOP pengaduan UU ITE. Salah satu sebab karena tidak ada kehadiran Moeldoko. 

"Nanti saya bicarakan, pastilah," kata Razman kepada wartawan di Polda Metro, Sabtu, 13 Maret 2021.

Dalam Surat Edaran Kapolri tentang pedoman penanganan kasus UU ITE, terdapat poin bahwa penyidik yang menerima laporan harus berkomunikasi langsung dengan korban. 

Sebelumnya, KLB Sumut berencana melaporkan AHY ke polisi atas dugaan telah merubah mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Menurut Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumut Jhoni Allen Marbun, mukadimah dalam AD/ART tidak boleh diubah keculai pasal-pasal yang ada di dalamnya.

Dia menyatakan bahwa AHY melakukan pelanggaran saat ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres ke V tahun 2020.

Jhoni menjelaskan, mukadimah dalam AD/ART partai hanya bisa diubah melalui proses di pengadilan. Dia menuding AHY bertindak seenaknya dengan mengubah mukadimah AD/ART Partai Demokrat.

"Hanya boleh di pengadilan sama seperti UUD 1945 tidak boleh berubah mukadimahnya, pasal-pasal boleh berubah sesuai kebutuhan," imbuhnya, Kamis, 11 Maret 2021.

Jhoni mengungkapkan, salah satu yang diubah dalam mukadimah AD/ART adalah menyebut SBY sebagai founding father Partai Demokrat. Dia bilang, hal itu tidak ada sebelumnya dalam mukadimah.

Dengan menggandeng mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto,  Partai Demokrat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut, di antara 10 orang tergugat di antaranya adalah orang-orang yang telah dipecat Partai Demokrat. Namun, Herzaky belum mau merilis nama-namanya.

Dia menjelaskan, para tergugat diduga melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar konstitusi partai Demokrat yang telah diakui oleh negara melalui SK Menteri Hukum dan HAM.

Tergugat juga dinilai melanggar konstitusi negara UUD 1945 pada pasal 1 tentang Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis.

Selain itu, para tergugat juga diduga telah melanggar UU Partai Politik. Pada Pasal 26 disebutkan anggota partai politik yang berhenti atau diberhentikan dari partai politik tidak bisa membentuk atau mendirikan partai politik yang sama.

Syauyiid Alamsyah (Magang)