DPRD DKI Tunda Rapat dengan PD Sarana Jaya Soal Kasus Lahan Rumah DP 0 Rupiah

Menengok Lokasi Bakal Rumah Program DP 0 Rupiah di Pondok Ranggon — Warga melintas di lahan di RT 05/RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon yang dikabarkan jadi lokasi pembangunan DP Rp 0, Jakarta Timur, Rabu (10/3/2021). KPK sedangmenyelidiki Program Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz melaporkan bahwa PD Sarana Jaya belum siap dalam menyajikan data-data terkait pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah. Akibatnya, rapat terpaksa ditunda dua pekan ke depan.

Padahal, kata Aziz, sebelum pemanggilan ini DPRD DKI telah meminta PD Sarana Jaya untuk memaparkan seluruh dokumen atau data-data yang mereka miliki kepada Komisi B.

"Kami memang membutuhkan data-data yang akurat, dan kami lihat belum ada kesiapan dari Sarana Jaya untuk menjawab. Jadi kami memutuskan untuk menunda rapat ini dan meneruskannya 2 pekan dari sekarang," kata Aziz di DPRD DKI Jakarta, Senin (15/3/2021).

Aziz mengatakan, penundaan rapat selama 2 pekan ini dilakukan agar PD Sarana Jaya bisa membeberkan data-data pengadaan lahan secara detail dan akurat.

Seluruh anggota dewan, kata Aziz, tidak ingin menyelesaikan kasus ini tanpa adanya data-data tersebut. Meskipun Komisi B DPRD DKI telah mendapatkan informasi mengenai pembelian tanah seluas 70 hektare oleh Sarana Jaya.

"Kami tidak ingin berangkat dari asumsi atau prasangka. Karena kejadian ini bukan dari masa periode sekarang, tapi periode yang lalu," ujarnya.

"Ada informasi dari Sarana Jaya bahwa selama ini (2 tahun) mereka telah membeli sebanyak 70 hektare tanah. Kami ingin tahu, 2 tahun ini, 70 hektare di mana lokasinya? untuk apa?” imbuhnya.

Aziz mengatakan, pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah diajukan saat rapat tertutup hari ini, namun PD Sarana Jaya tidak bisa menjawabnya karena tidak membawa dokumen pengadaan lahan ke dalam rapat tertutup bersama BP BUMD.

“Kalau memang ada masalah pada pembelian, ya dibuka saja datanya ke kami," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Unit rusun ini terdiri dari ruang tamu, dua kamar tidur, ruang tengah sekaligus ruang makan, dapur dan kamar mandi.

2 dari 2 halaman

Kasus Diusut KPK

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Anggota DPRD dari Fraksi PKS ini berharap, pihak Sarana Jaya tidak mengulur waktu dalam memaparkan data-data pembelian lahan Rumah DP Nol Rupiah itu. Sebab masyarakat harus mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya.

“Selama ini kan tidak pernah dibuka, kelihatannya lancar-lancar saja. Baru deh kita lihat ternyata ada potensi penyalahgunaan dan sebagainya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mendorong seluruh BP BUMD untuk meningkatkan fungsi pengawasan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Saya sudah mengimbau kepada BP BUMD untuk bekerja lebih keras lagi menjalankan fungsinya, mengawasi agar hal-hal ini tidak terjadi lagi,” tandas Aziz

“Kami tidak ingin ini terjadi lagi di masa depan. Tak hanya di Sarana Jaya, namun di BUMD-BUMD lainnya. Kami kan tidak tahu tapi dilimpahkan ke kami. Ini pengadaannya kan di masa lalu," ungkapnya.

Dalam rapat itu, hanya ada 2 pejabat PD Sarana Jaya yang hadir. Mereka, yakni Plt Dirut PD Sarana Jaya dan Direktur Keuangan Sarana Jaya.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk program rumah DP 0 rupiah ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan telah dinonaktifkan setelah ditetapkan sebgaia tersangka oleh KPK. Yoory diduga terlibat korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, dan Cipayung, Jakarta Timur.

Reporter: Rifa Yusya Adilah/Merdeka.com