Satgas Covid-19: Tak Ada Kerugian Pemerintah Dalam Pengadaan Alat Tes Reagen

Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo juga memastikan bahwa proses pengadaan berjalan akuntabel.

"Tanggung jawab saya adalah melindungi lembaga BNPB, sehingga proses pengadaan selalu melibatkan seluruh deputi," ujar dia.

Ia juga menambahkan bahwa BNPB membentuk tim dengan memasukkan unsur dari BPKP serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai bagian dari transparansi proses pengadaan. Pengadaan alat tes reagen sansure ini juga telah mendapat sejumlah rekomendasi dari rekan-rekan dokter termasuk dari Sekjen Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), Lia G Partakusuma, setidaknya ada tiga rekomendasi sebelum diputuskan menggunakan alat tes reagen sansure.

Setelah alat tes itu tiba di tanah air, ia menjelaskan, lantas didistribusikan kepada 88 laboratorium, namun ternyata tidak semua laboratorium itu memiliki peralatan biomolekuler yang memadai sehingga terdapat lebih dari 21 laboratorium yang tidak bisa menggunakan alat tes itu.

Terkait temuan itu, BPKP bersama BNPB menindaklanjuti setelah dilakukan rapat koordinasi lantas diputuskan untuk menarik alat tes yang ada di laboratorium-laboratorium yang mengalami kesulitan tersebut.

"Tanggal 3 Agustus 2020 semua alat tes yang tidak bisa dipakai itu kita tarik semua, kata Nasser.

Lantas, setelah alat tes itu ditarik kemudian segera didistribusikan lagi ke laboratorium-laboratorium lain yang memiliki peralatan tes biomolekuler lebih lengkap.

Sehingga kalau disebut telah terjadi kerugian Rp170 miliar dari alat tes yang ditarik, sebenarnya tidak terjadi. Mengingat semua alat itu sudah kita distribusikan semuanya, kata Nasser.

"Bahkan sampai saat ini alat tes reagen sansure ini masih dipakai dan diminta dari laboratorium-laboratorium yang membutuhkan," katanya.