Aliansi Pemuda Merah Putih Dukung Otsus dan Pemekaran Provinsi Papua

Liputan6.com, Jayapura - Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua menggelar unjuk rasa meminta Otonomi Khusus Papua dan Pemekaran Provinsi di Papua menjadi perhatian pemerintah pusat. Aksi unjuk rasa digelar di Taman Imbi Kota Jayapura, Rabu (17/03/2021) pukul 10.18 WIT.

"Kami mendukung otsus dan pemekaran daerah otonomi baru, karena itu dapat merangsang kemajuan di setiap daerah," tegas Ketua Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua, Ali Kabiay.

Unjuk rasa ini, kata Kabiay, untuk mendorong pemerintah pusat menanggapi perkembangan isu yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat bahkan stabilitas keamanan di Provinsi Papua.

"Banyak dinamika yang terjadi di Papua, oleh karena itu kami sebagai Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua berhak menyuarakan hal ini, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat," tegasnya.

Ditegaskan, ada sepuluh poin pernyataan yang akan diteruskan ke Komisi I DPR, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua.

Ke 10 poin yang dimaksud antara lain, mendukung keberlanjutan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan di Papua terkait adanya indikasi korupsi, mendukung pemekaran dan daerah otonomi baru di Papua, meningkatkan status teroris bagi OPM, hingga melakukan pemeriksaan terhadap lembaga MRP (Majelis Rakyat Papua) terkait anggaran RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang dipergunakan termasuk hasil RDP yang dilakukan di tiga wilayah adat.

"Kami meminta teroris harus di cap bagi OPM, karena ada penggunaan senjata api, pengancaman, pembunuhan sampai dengan penyanderaan. Dan kami meminta kepada Komisi I DPR RI, bahkan kami akan mengirim pernyataan sikap," tegasnya.

Ia pun menambahkan, terkait dengan rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh MRP hingga penggunaan anggaran yang di hibahkan dinilai ada indikasi penyimpangan termasuk dengan hasil RDP tersebut.

"RDP batal dilakukan di beberapa wilayah, sementara anggaran dikeluarkan hingga miliaran rupiah, anehnya juga ada hasil RDP yang dilaporakan kepada gubernur merupakan hasil rekayasa demi kepentingan pribadi. Kami meminta pemerintah agar segera mengaudit keuangan MRP," jelasnya.

"Institusi yang dilahirkan dari Otsus, kenapa justru alergi terhadap Otsus? MRP tidak seharusnya bermain politik praktis, tetapi seharusnya melindungi hak orang Papua untuk mendapatkan Otsus," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: