Mendagri Minta Kepala Daerah Percepat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat. Hal ini dikatakan Tito melalui Surat Edaran Nomor 490/1921/SJ dan ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.

"Segera tindak lanjuti pengaduan pelayanan publik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan mengedepankan asas penyelesaian secara cepat, akurat, dan tuntas," kata Tito Karnavian yang dikutip dalam surat edaran tersebut.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa seluruh penyelenggara pelayanan publik, termasuk pemerintah daerah, wajib menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan.

Oleh karena itu, pengelola pelayanan publik juga diminta segera mengimplementasikan amanat tersebut melalui pemanfaatan aplikasi pengaduan.

"Secara aktif mengimplementasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui pemanfaatan aplikasi layanan online pengaduan rakyat (LAPOR!),” kata Tito Karnavian seperti dikutip dari Antara.

Sesuai dengan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, persentase penyelesaian pengaduan pada tahun 2020 oleh pemerintah daerah baru mencapai 69,78 persen.

"Khusus tindak lanjut pengaduan pada tahun 2020 diselesaikan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota paling lambat pada tanggal 30 Maret 2021, sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: