Sukses

Vaksinasi Nasional Dikebut, Menkes Singgung Ada Kelompok yang Minta Diprioritaskan

Budi mengatakan, saat ini vaksinasi kalangan lansia masih kurang cepat penyebarannya dibanding kelompok lainnya seperti bankir, wartawan, hingga rektor.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan vaksin untuk melakukan vaksinasi sesuai prioritas. Namun, masih ditemukan sejumlah kelompok yang meminta didahulukan menjadi kelompok prioritas penerima vaksin.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, menemukan kalangan yang tidak masuk prioritas namun ingin di prioritaskan dalam pemberian vaksin. Dia menekankan pemberian vaksinasi pada tahap awal di prioritaskan untuk tenaga kesehatan serta pelayanan publik lainnya, dan lansia.

"Padahal kelompok lansia lebih rentan di bandingkan anak muda. Padahal, dari 100 lansia yang terkena Covid-19 akan meninggal sebanyak tiga orang,” ujar Budi, Kamis (25/3/2021).

Budi mengatakan, saat ini vaksinasi kalangan lansia masih kurang cepat pendistribusian dan penyebarannya dibanding kelompok lainnya seperti bankir, wartawan, hingga rektor. Untuk itu, Budi meminta lansia dapat dibantu untuk mendapatkan vaksin lebih cepat dibandingkan kalangan lainnya.

"Melihat itu, saya akan membuat kebijakan baru terkait vaksinasi terhadap lansia,” ucap Budi.

Budi mengungkapkan, kebijakan yang dikeluarkan yakni menjadikan lansia sebagai prioritas, yakni satu anak muda akan mendapatkan pelayanan vaksin apabila membawa dua orang lansia. Nantinya kebijakan tersebut akan segera diterapkan untuk memprioritaskan lansia.

"Selain itu, Kota Depok menjadi salah satu daerah yang ingin mendapatkan prioritas pendistribusian vaksin,” kata Budi.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kebijakan Prioritas Lansia

Budi menuturkan, pemberian vaksin dilakukan sesuai mekanisme pendistribusian vaksin. Kementerian memberikan vaksin ke Kota Depok terlebih dahulu diberikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Jadi walaupun Kota Depok lebih dekat dengan Jakarta namun jalur pendistribusiannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga agak nyangkut di Jawa Barat," tutup Budi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.