5 Petuah Jokowi untuk Para Bupati Saat Buka Munas V APKASI

Meski kasus harian sudah mulai menurun, Jokowi menekankan bahwa risiko penyebaran Covid-19 masih ada di Indonesia.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 dari Istana Negara Jakarta, Jumat (26/3/2021), seperti yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden.

"Tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir, belum selesai risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada dan juga aktivitas ekonomi yang harus kita gerakkan. Hati-hati risiko penyebaran covid," kata Jokowi

Kendati begitu, dia mengaku bersyukur kasus harian Covid-19 di Indonesia saat ini sudah mulai menurun jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Jokowi mencontohkan kasus Covid-19 di India yang sempat turun, tiba-tiba melonjak naik hingga 4 kali lipat.

"Kita alhamdulilah di Januari pernah di angka 13.000 kasus harian, 14.000, bahkan 15.000, sekarang kita sudah turun dan berada di angka 5-6 ribu (kasus harian) dan akan terus kita turunkan," jelasnya.

Presiden Jokowi meminta para bupati membuat skala prioritas untuk program vaksinasi Covid-19.

Menurut dia, tempat-tempat yang interaksi dan mobilitasnya tinggi dapat diprioritaskan untuk mendapat vaksinasi Covid-19.

"Misalnya pasar, itu tempat yang interaksi dan mobilitas orang tinggi, dahulukukan. Terminal, mobilitas tinggi interaksi tinggi, dahulukan," sambung dia.

Jokowi menyebut, setidaknya 181,5 juta penduduk Indonesia harus divaksin untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunal).

"Selain jumlah yang banyak, ketersediaan vaksin virus Corona di Indonesia juga terbatas," kata dia.

Pasalnya, lanjut Jokowi, sebanyak 426 juta dosis vaksin yang dipesan pemerintah akan datang secara bertahap. Sehingga, dia menegaskan perlu dibuat skala prioritas penerima vaksin Covid-19.

Untuk itu, Jokowi meminta agar para bupati mengawal program vaksinasi Covid-19. Jokowi ingin proses vaksinasi Covid-19 berlangsung dengan cepat.

Jokowi juga meminta para bupati memanfaatkan produk-produk lokal pada setiap proyek pemerintah. Ia tak ingin proyek-proyek pemerintah menggunakan produk buatan asing.

"Setiap program yang ada harus wajib menggunakan produk- produk lokal. Jangan sekali-kali membeli, untuk proyek pemerintah membeli produk asing," ujar Jokowi.

Penggunaan produk-produk lokal ini diyakini Jokowi dapat memulihkan ekonomi lokal dan dunia usaha yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, kata dia, juga meningkatkan produksi pabrik sehingga angka karyawan yang terkena pemutusan kerja (PHK) dapat ditekan.

Sebelumnya, Jokowi pernah meminta untuk menggaungkan tentang cinta produk lokal. Ajakan ke masyarakat yang perlu digaungkan juga membuat mereka mulai meninggalkan bahkan diibaratkan membenci produk impor.

Jokowi juga meminta agar produk-produk Indonesia, khususnya usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) diberikan ruang yang strategis di pusat perbelanjaan atau pun mall. Hal ini agar masyarakat Indonesia dapat lebih mencintai produk dalam negeri ketimbang luar negeri.

Kepada para bupati, Jokowi juga meminta agar anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tak dibagi rata ke semua dinas. Terlebih, kata dia, saat ini anggaran negara sedang tergoncang akibat pandemi Covid-19.

"Sekali lagi APBN terbatas, APBD terbatas, jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Saya bolak-balik ingatkan jangan diecer untuk semua unit," ujarnya.

Dia menekankan pentingnya para kepala daerah memiliki setidaknya dua skala prioritas dan mengkonsentrasikan anggaran di program itu. Hal ini agar pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dirasakan oleh masyarakat manfaatnya.

"Saya pingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan, ya sudah konsentrasikan angggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare, ya sudah konsentrasikan ke sana. 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana," jelasnya.

Dia meyakini apabila anggaran dibagi rata ke semua dinas tanpa adanya prioritas, tidak akan ada hasilnya. Bahkan, para kepala daerah bisa saja tak terpilih lagi dalam pemilihan berikutnya.

"Tahu-tahu udah 5 tahun enggak kepilih, karena enggak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun enggak kelihatan apa-apa karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja. Sekali lagi lakukan konsolidasi pos anggaran," tutur Jokowi.

Menurut dia, setiap bupati cukup membuat dua program prioritas untuk diselesaikan dalam 5 tahun kepemimpinannya. Jokowi mengingatkan agar program prioritas yang dibuat harus betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat.

"(Buat) 2 saja skala prioritas yang dibiayai secara penuh, full untuk menghasilkan produk maksimal, cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan, money follow program. Aggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati," kata Jokowi.