Soal Kisruh Demokrat, Moeldoko: Saya Didaulat untuk Memimpin Partai

Liputan6.com, Jakarta Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, akhirnya angkat suara terkait kekisruhan Partai Demokrat. Menurut dia, keputusan Partai Demokrat saat Kongres Luar Biasa di Deli Serdang yang menunjuknya sebagai ketua umum adalah pendaulatan.

"Saya orang yang didaulat untuk memimpin Partai Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat," kata Moeldoko dalam keterangan resminya, Minggu (28/3/2021).

Moeldoko melihat, perebutan tampuk kekuasaan pada tahun 2024 membuat terjadinya pertarungan politik yang dapat mengancam Indonesia Emas tahun 2045. Karenanya, langkah dirinya saat ini semata menyelamatkan hal tersebut.

"Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," tegas Moeldoko.

Saat disinggung mengapa Partai Demokrat yang menjadi jalan antisipasi tersebut, Moeldoko menjawab jika kecenderungan tarikan pertarungan ideologis sudah terlihat di internal Partai Demokrat itu sendiri.

"Jadi ini bukan sekadar menyelamatkan Partai Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB," jelas Moeldoko.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko buka suara soal tudingan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang dilontarkan Ketum Demokrat AHY. Moeldoko menyebut Presiden Jokowi tidak tahu soal hal tersebut.

2 dari 2 halaman

Moeldoko Bertindak Atas Nama Pribadi Bukan Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbincang dengan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko saat pembukaan Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/3/2020). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Moeldoko menambahkan, pinangan Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang adalah kehendak nama pribadi dan tak membebani presiden sebagai tempatnya bertanggung jawab sebagai KSP.

"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden," tegas Moeldoko.